Bisnis.com, BANDUNG—Otoritas Jasa Keuangan mendorong sustainable finance dapat diiringi sistem controlling atas kualitas produksi, keramahan lingkungan, serta proses bisnis yang integratif seperti yang dilakukan petani kopi asal Jawa Barat, bisa diterapkan di komoditas lain.
Petani kopi asal Jawa Barat yang telah dikenal mendunia sebagai penghasil kopi kelas specialty, bersama Sustainable Coffee Platform Indonesia (Scopi), dapat menjaga kualitas produksinya dengan standar global sekaligus produknya telah terjembatani dengan pasar.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menekankan isu sustainability atau eco-friendly yang menjadi perhatian pasar global, serta proses bisnis yang berkesinambungan dan integratif, akan menjadi salah satu tolak ukur penyertaan pembiayaan pelaku industri perbankan.
“Menjadi contoh untuk industri yang lain dalam sustainable finance. Suplai terjamin, produk tertampung, ada yang menerima, bibit terjaga kualitasnya, ada quality control. Kalau begitu, lembaga keuangan akan cepat ikut karena ada kepastian,” katanya dalam pertemuan petani kopi Jabar dalam acara Sarasehan Urang Gunung di Desa Cimaung, Kab.Bandung, Senin (17/10/2016).
Menurut dia, prinsip dalam sustainability menyangkut dengan pengembangan tiga (3) P, yakni profit, people, dan planet, sehingga pengembangan produk sebutnya tidak lagi hanya profit oriented, tetapi juga turut memperhatikan keberlanjutan sumber daya manusia dan lingkungan.
OJK terus berupaya menyukseskan pelaksanaan program sustainable finance (keuangan berkelanjutan) bersama delapan bank printis, yaitu Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank BJB, serta Bank Artha Graha Internasional.
Roadmap (peta jalan) keuangan berkelanjutan diluncurkan pada 5 Desember 2014 dengan proyek percontohan oleh kedelapan bank tersebut pada November 2015. Tujuannya adalah mendukung persiapan kompetensi bank menuju sasaran dalam roadmap periode 2014-2019.
“Roadmap ini adalah upaya pengenalan dan membiasakan lembaga-lembaga keuangan terhadap isu-isu sustanaiblity karena itu sesuatu yang baru. Sebab kalau mencemari dan lain sebagainya malah menjadi risiko, kredit bisa macet, yang rugi perbankan sendiri,” ungkap Muliaman.
Dia menyatakan pihak otoritas akan berfokus pada kemudahan akses keuangan terutama pembiayaan bagi para petani. Adanya kesulitan akses keuangan, sebutnya, lantaran ketidakpastian seperti ketidakpastian siapa yang membeli dan ketidakpastian kualitas.
“Yang penting adalah terintegrasi prosesnya, mulai dari petani, kepastian produk, sertifikasi bibit, kemudian pembinaan kepada mentalitas petani, lalu ada yang beli. Mungkin perlu juga di coklat, di jagung, sehingga dari awal sudah ada integrasi bisnis. Pasti bank mau masuk,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
