Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Krisis Energi Berlanjut, RUU BUMN Sulit Terealisasi

Meski DPR berencana menyerahkan RUU BUMN ke Badan Legislasi (Baleg) pada tahun ini, namun sejumlah kendala masih menghadang termasuk belum harmonisnya hubungan DPR dan Kementerian BUMN.
Ichsanuddin Noorsy/Antara
Ichsanuddin Noorsy/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Meski DPR berencana menyerahkan RUU BUMN ke Badan Legislasi (Baleg) pada tahun ini, namun sejumlah kendala masih menghadang termasuk belum harmonisnya hubungan DPR dan Kementerian BUMN.

Demikian disimpulkan dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU BUMN dan PMN” di Gedung DPR, Selasa (25/10/2016). Narasumber pada acara diskusi itu Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Heykal dan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy.

Heykal mengakui, bahwa ketidakhadiran Menneg BUMN Rini Soemarno untuk membahas RUU BUMN di DPR akibat rekomendasi Pansus Pelindo yang melarangnya ikut rapat, menjadi salah satu kendala.

Menurutnya, meski Rini bisa saja diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani atau para deputinya untuk rapat di DPR, akan tetapi cara itu dinilai tidak efektif. Pasalnya, tidak ada jaminan pemahaman soal RUU itu akan sama nantinya dengan Rini Karena kehadirannya diwakili.

“Bisa saja mereka yang mewakili Rini tidak didengar karena dia tidak hadir langsung,” ujar Heykal.  

Heykal menilai, bahwa tidak hadirnya Rini juga merupakan bentuk moral hazard yang seharusnya tidak terjadi. Bahkan Heykal juga menilai Presiden Jokowi tidak memberi perhatian serius atas rekomendasi Panja Pelindo untuk pemecatan Rini.

Menurutnya, presiden hanya membalas surat rekomendasi DPR dengan menyatakan ‘akan diperhatikan’, namun tidak mengambil sikap atas rekomendasi tersebut.

Heykal menyatakan, lambatnya pembahasan RUU BUMN akan turut berpengaruh pada kinerja perusahaan milik negara tersebut. Padahal, ujarnya, BUMN tidak saja dituntut untuk mampu bersaing di tingkat regional, namun juga dituntut memenangkan persaiangan global.

Sementara itu, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, bahwa di tengah ambruradulnya pembenahan BUMN  saat ini, Indonesia tidak saja tengah mengalami krisis energi, tapi juga tengah kekurangan pangan.

Dia mengatakan, Indonesia membutuhkan political will pemerintahan Joko Widodo untuk keluar dari krisis  energi berkepanjangan. Pasalnya, Indonesia bukan Korea Selatan, India, atau Jepang, yang mampu mengelola ketahanan energi mereka sendiri.

“Akibatnya bangsa Indonesia dalam mengalami pemiskinan struktural,” ujar Noorsy.

Dia menjelaskan, bahwa  krisis energi selama ini menyebabkan kerugian BUMN sekelas Pertamina hingga mencapai kisaran Rp800 miliar hingga Rp1 triliun.

“Di sini terlihat pemerintahan Joko Widodo setengah hati membenahi persoalan energi,” ujarnya.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper