Bisnis.com, Jakarta--Sidang Paripurna DPR tekah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 pada Rabu (26/10/2016).
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memimpin sidang paripurna dan seluruh anggota menyetujui postur APBN dengan asumsi dasar pendapatan 2017 sebesar Rp1.750,2 triliun yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.748,9 triliun dan penerimaan hibah Rp1,37 triliun.
Asumsi dasar makroekonomi 2017 disepakati dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%, inflasi sebesar 4,0%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp13.300, tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan sebesar 5,3%, harga minyak/ICP sebesar US$45/barel, lifting minyak sebanyak 815 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebanyak 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara target pembangunan 2017 disetujui tingkat pengangguran ditekan menjadi 5,6%, tingkat kemiskinan 10,5%, gini rasio 0,39, dan indeks pembangunan manusia 70,1.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan penetapan proyeksi indikator ekonomi makro telah mencerminkan kondisi ekonomi yang realistis saat ini termasuk perkiraan tantangan kondisi ekonomi global dan domestik.Â
Selain itu, dari sisi pendapatan, pemerintah telah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi setelah pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tahap pertama.
"Target penerimaan perpajakan pada 2017 tumbuh 13%-15% dari perkiraan realisasi penerimaan pajak 2016," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
