Bisnis.com, MAKASSAR - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjalin kerja sama dengan Polri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel dalam rangka komitmen memberikan perlindungan keamanan bagi para investor di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.
"Para investor, tentunya sangat mengharapkan agar jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia dapat benar-benar terwujud," kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM RI, Tamba Parulian Hutapea di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (11/11/2016).
Ia mengatakan, penandatanganan kerja sama ini juga dituangkan dalam pedoman kerja bersama bagi kedua instansi untuk saling membantu menggairahkan iklim investasi di Indonesia.
Pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BKPM dengan Polri pada 22 Februari 2016 lalu di Jakarta.
Diharapkan, dengan kerjasama ini, BKPM bersama sama dengan Polri mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan dihadapi investor maupun calon investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Mengingat investasi sebagai salah satu pilar perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk di sini adalah Kepolisian Republik Indonesia," ujarnya.
Parulian menyatakan, di saat pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, direct investment merupakan instrumen yang paling penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan pendapatan negara maupun Produk Domestik Bruto (PDB).
"Seluruh negara berkompetisi untuk mendapatkan investasi dan kepastian serta keamanan menjadi isu yang sangat penting yang menjadi concern investors," jelasnya.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengatakan Pemprov Sulsel memberikan kemudahan bagi Investor untuk mengurus izin hanya di satu tempat dan terbukti efektif mendongkrak pertumbuhan Investasi.
Agus mencontohkan rekor penerbitan izin sebanyak 30.000 buah dalam satu hari. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang tengah melambat.
Agar izin tersebut produktif, Pemprov Sulsel kemudian mendorong perbankan untuk turut beraklerasi dalam mengucurkan modalnya demi tumbuh kembangnya investasi di daerah ini.
Ia juga menyatakan, pemerintah harus menerbitkan regulasi yang berpihak pada Indonesia Timur, dan peraturan penanaman modal harus sinergis antar lembaga pemerintahan sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya.
"jika berbicara investasi, bukan hanya soal kemudahan tetap juga insentif agar pemodal mau menanamkan uangnya," ucap Agus Arifin Nu'mang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
