Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menilai Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik belum menjangkau kepentingan rakyat termiskin di kawasan.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Konsep Intervensi Indonesia dalam sesi Retreat Forum APEC bertema ‘Tantangan untuk Perdagangan Bebas dan Investasi dalam Konteks Global Saat ini’ di Lima, Peru, Minggu (20/11/2016) waktu setempat (Senin, 21 November, WIB).
“APEC telah memperluas diskusi di luar perdagangan dan investasi, tetapi pekerjaan kita [negara anggota APEC] belum mencapai kepentingan rakyat termiskin di Asia Pasifik,” ungkapnya.
Wapres Kalla memaparkan sekitar satu miliar warga tinggal di perdesaan di negara-negara berkembang APEC, dengan sekitar 70%-90% di antaranya hidup miskin di wilayah tersebut.
Mengamati fenomena tersebut, Indonesia mengakui bahwa perdagangan dan investasi merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Namun APEC dinilai perlu strategi holistik, komprehensif, dan berorientasi pada tindakan untuk mengatasi pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
“Pengembangan daerah perdesaan memiliki potensi untuk mempercepat tingkat pertumbuhan di seluruh wilayah dan memperkuat pertumbuhan berkualitas,” tuturnya.
Oleh karena itu, negara anggota APEC dianggap perlu melakukan lebih banyak hal dalam mempromosikan barang dan produk yang berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan.
Pada kesempatan tersebut, Indonesia berkomitmen terus mencari kemitraan dalam mempromosikan seperangkat prinsip yakni, tangguh, inklusif, inovatif, terhubung, dan adil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
