Bisnis.com, LIMA, Peru - Para pegawai di Negeri Sakura tak lama lagi akan kejatuhan ‘durian runtuh’ dengan hadirnya kebijakan penaikan gaji pekerja hingga 2%, persentase yang cukup tinggi dengan level gaji minimum terbesar di Asia tersebut.
Tak sengaja Wakil Presiden Jusuf Kalla memperoleh bocoran informasi itu dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat berbincang dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Lima, Peru.
“Saya bilang kepada Abe, gaji di Indonesia biasanya naik 8% per tahun, masa Jepang hanya 2%. Dia kaget, lalu kami tertawa,” ungkap Kalla menirukan perbincangannya dengan orang nomor satu di Negeri Matahari Terbit itu.
Abe, kata Wapres Kalla, mengaku harus memberlakukan kebijakan itu untuk menstimulus daya beli masyarakatnya demi meningkatkan permintaan sehingga mampu memperbaiki kondisi ekonomi ke depan.
Selain mendorong hasrat berbelanja masyarakat, Kepala Negara Jepang juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dan menyinkronkan reformasi ekonomi internasional. Hal yang sama dengan rencana besar Indonesia memulihkan ekonomi nasional.
Tak hanya Jepang dan Indonesia, sejumlah negara anggota APEC lain juga mengikat tali kepala tanda mulai bekerja ekstra keras setelah mendengar proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam forum pertemuan para pemimpin negara anggota APEC.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menggambarkan ekonomi dunia masih akan tumbuh dengan lambat pada 2017 hingga beberapa waktu ke depan dalam kurun waktu yang cukup lama.
“Too long to slow,” demikian yang diunagkapkan Lagarde menggambarkan kondisi ekonomi dunia ke depan di hadapan para pemimpin.
Perdagangan dunia bahkan diproyeksi hanya akan tumbuh di bawah 3%. Jadi, dunia belum optimis tentang keadaan yang akan datang sehingga seluruh negara, terutama APEC diminta memperbaiki kerja sama perdagangan regional.
Menurut dia, semua negara harus bersiap memperbaiki reformasi ekonomi masing-masing agar kekuatan dari dalam muncul dan mendorong efisiensi serta mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi global.
Masing-masing negara juga perlu meningkatkan permintaan ekonomi melalui pelonggaran moneter. Bahkan, Lagarde mengusulkan pula adanya pelonggaran hubungan perdagangan agar tak terjadi perlambatan ekonomi.
Secara keseluruhan, banyak negara oversupply, permintaan menyusut. Maka demand harus diperbaiki karena perlambatan ekonomi. Itu yang harus diperbaiki,” ungkap Kalla.
Sebelumnya, Lagarde pernah meminta pemerintah negara-negara anggota untuk tidak membuat kebijakan yang membahayakan perdagangan di tengah dinamika politik yang mereka hadapi.
IMF percaya bahwa perdagangan internasional merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan. Karena itu dinamika dan retorika politik yang menentang perdagangan akan membahayakan kondisi ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
