Bisnis.com, MAKASSAR - Pengesahan ABPD Sulawesi Selatan 2017 diproyeksikan bisa dilakukan pada pekan kedua Desember seiring dengan rampungnya pembahasan di tingkat eksekutif.
Ketua Bamus DPRD Sulsel Haidar Majid mengemukakan langkah awal pembahasan bersama dilakukan melalui penyampaian nota keuangan yang dijadwalkan Jumat (2/12/2016) dalam sidang paripurna.
"Kita lakukan secara marathon, setelah penyampaian nota keuangan dari eksekutif, kemudian langsung dilanjutkan dengan pemandangan umum dan tanggapan fraksi," katanya kepada wartawan, Kamis (1/12/2016).
Sesuai dengan alur pengesahan ABPD, lanjut Haidar, sehari setelah penyampaian nota keuangan lalu dilanjutkan dengan sidang paripurna dengan agenda utama mendengarkan jawaban Gubernur sebagai pihak eksekutif terhadap pemandangan umum dan tanggapan fraksi-fraksi di legislatif.
Dengan demikian, kekhawatiran belum disahkannya APBD Sulsel 2017 sebelum tahun anggaran dimulai tidak perlu terjadi dan diharapkan segera diteken pada pekan kedua bulan ini.
"Setelah paripuran kedua itu, akan dibahas pada setiap komisi di DPRD dan itu semua berjalan dengan lancar, tentu APBD Sulsel 2017 sudah bisa disahkan yang mana paling lambat 8 Desember mendatang sudah dilaksanakan penandatanganan persetujuan bersama," katanya.
Sekadar diketahui, pembahasan rancangan APBD Sulsel 2017 cenderung berjalan lamban lantaran terbentur penyusunan organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum disetujui Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebelumnya mengatakan permasalahan OPD sebenarnya hampir menjadi masalah di seluruh daerah, yang mana khusus di Sulsel hanya mengajukan OPD yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Dia menyontohkan pihaknya mempertahankan keberadaan Dinas Perkebunan lantaran selama ini menjadi berkontribusi hingga Rp12 triliun terhadap perekonomian Sulsel, sedangkan di sisi lain pihaknya keukeuh tidak memasukkan perangkat teknis yang dinilai kurang produktif.
“Sulsel membutuhkan perangkat teknis yang fokus mengurus program produktivitas coklat dan kopi sebagai komoditas utama kita. Tetapi kementerian malah mengharuskan keberadaan perangkat yang tidak terlalu penting, seperti Dinas Perpusatakaan dan Arsip, atau Dinas Kependudukan yang harus ada,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, penyusunan rancangan APBD 2017 menjadi terhambat lantaran Kemendagri belum juga mengesahkan OPD yang diajukan Pemprov Sulsel.
Adapun total Rancangan APBD Sulsel 2017 mencapai Rp7,6 trilun atau meningkat 14,7% dibandingkan dengan nilai APBD pokok 2016 Rp6,8 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
