Bisnis.com, JAKARTA - Sejak dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2014, Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan dinilai masih belum membawa perubahan mendasar di sektor perbankan di Indonesia.
Victoria Fanggidae, peneliti Perkumpulan Prakarsa yang mewakili Koalisi ResponsiBank Indonesia, mengatakan meskipun beberapa bank nasional sudah mulai memasukkan aspek keberlanjutan dalam laporan mereka, hanya sedikit yang menyentuh bisnis inti sektor perbankan yaitu pinjaman dan investasi.
"Selama 3 tahun terakhir, kami hampir tidak menemukan perubahan kebijakan yang signifikan terkait dengan kebijakan pinjaman dan investasi di semua bank yang kami nilai," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta pada Kamis (1/12/2016).
Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Koalisi ResponsiBank Indonesia, pada beberapa tema yang krusial seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia, 7 dari 11 bank mendapatkan nilai 0. Sementara di sektor strategis seperti kehutanan dan industri manufaktur, hanya dua bank nasional yang mendapatkan skor.
Hal itu, kata Victoria, menunjukkan lemahnya komitmen perbankan untuk menjadikan aspek sosial dan lingkungan sebagai pertimbangan dalam penyaluran kredit dan investasi.
Oleh karena itu, menurutnya bank milik pemerintah harus mulai melakukan seleksi ketat dan due dilligence sebelum menyalurkan pinjaman dan investasi ke proyek-proyek dengan risiko sosial dan lingkungan yang besar. Contohnya di sektor infrastruktur, maritim, energi, pertanian, dan manufaktur.
“Bank milik pemerintah harus menjadi role model bagi bank-bank nasional lain dalam membangun safeguard untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembiayaan mereka,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
