Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dorong Ekonomi, Presiden: Percepat Penyerapan APBN!

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk lebih mempercepat penyerapan dan pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah guna mengoptimalisasi APBN sebagai salah satu daya dorong utama pertumbuhan ekonomi.
Presiden Joko Widodo menjelaskan petunjuk pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) APBN tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). /Antara
Presiden Joko Widodo menjelaskan petunjuk pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) APBN tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). /Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk lebih mempercepat penyerapan dan pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah guna mengoptimalisasi APBN sebagai salah satu daya dorong utama pertumbuhan ekonomi.

Perintah tersebut disampaikan oleh Kepala Negara dalam prosesi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 di Istana Negara, Rabu (7/12/2016).

Presiden menyebutkan para eksekutif di semua level untuk segera memulai proses pralelang segera setelah DIPA diserahkan.

“Untuk APBN 2017, Saya minta seluruh K/L serta pemda harus mulai pralelang proyek dan kegiatan 2017 lebih awal di kuartal terakhir tahun ini, agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari. Saya minta kepada seluruhnya agar bergerak lebih cepat,” ujar Presiden.

Jokowi menuturkan tradisi lelang barang dan jasa pemerintah pusat mendahului tahun anggaran berjalan pada tahun ini. Untuk pemerintah daerah,

Presiden meminta para gubernur untuk segera menyampaikan DIPA kepada satuan kerja masing-masing serta berkoordinasi dengan bupati dan wali kota agar pelaksanaan kegiatan bisa dimulai sejak awal tahun anggaran.

Selain percepatan penyerapan anggaran, Presiden berpesan dua hal lain. Pertama, anggaran harus fokus. Jokowi meminta seluruh pengguna anggaran untuk bekerja dengan optimisme tinggi sebagai instrumen untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan menekan pengangguran.

“Dengan bekerja lebih fokus, maka Saya berharap pada 2017 tigkat kemiskinan bisa turun menjadi 10,5%, pengangguran menjadi 5,6% dan Rasio Gini kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39,” tuturnya.

Kedua, pemerintah daerah harus lebih proaktif, efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Sesuai UU APBN 2017, porsi dana transfer daerah dan dana desa sebesar porsi Rp764,3 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah melampaui belanja kementerian/lembaga yang hanya Rp763,6 triliun.

Reformulasi kebijakan fiskal ini, lanjutnya, menunjukkan peran pemda yang makin penting dan Presiden berharap K/L dan pemda mampu melakukan sinergi dan bahu-membahu dalam menghadapi tantangan ke depan. “Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran dan desa.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arys Aditya

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper