Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pakar Nilai BPP Sulit Terealisasi di Era Menkeu Sri Mulyani

Meski Menkeu Sri Mulyani telah membentuk Tim Reformasi Perpajakan (TRP) dengan salah satu tugas menyiapkan pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan (BPP) sebagai amanah Nawacita Presiden Jokowi, namun gagasan itu diperkirakan tidak mudah untuk terwujud.
Ichsanuddin Noorsy. /RMT
Ichsanuddin Noorsy. /RMT

Bisnis.com, JAKARTA—Meski Menkeu Sri Mulyani‎ telah membentuk Tim Reformasi Perpajakan (TRP) dengan salah satu tugas menyiapkan pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan (BPP) sebagai amanah Nawacita Presiden Jokowi, gagasan itu diperkirakan tidak mudah terwujud.

Ichsanuddin Noorsy, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, mengaku pesimistis bahwa gagasan tentang pembentukan BPP akan terwujud selama Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.

Pasalnya, pembentukan BPP dengan sendirinya akan menghilangkan kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas penerimaan dari perpajakan.

“Karena begitu yang namanya Badan Penerimaan Pendapatan dibentuk, ia tidak lagi di bawah kepemimpinan Kemenkeu. Dia langsung di bawah Presiden,” ujar Noorsy kepada wartawan, Rabu (21/12/2016). Dia menambahkan bahwa ketika BPP berdiri maka posisinya setara dengan Kemenkeu.

Dengan demikian hubungan kepala BPP dengan Menkeu pun hanya dalam rangka koordinasi. Artinya, keberadaan BPP akan mengurangi kekuasaan Menkeu terhadap penerimaan negara, ujar Ichsanuddin.

Pada bagian lain mantan anggota DPR itu mengatakan ada pihak yang berupaya mengganjal pembentukan BPP dari unsur kekuatan asing yang tak mau kehilangan kendalinya atas Indonesia. Menurutnya, jika BPP berdiri, kepentingan asing butuh sumber daya lebih untuk mendikte Indonesia.

“Itu membuat pihak asing, dan pihak-pihak tertentu yang biasa membuat ‘kerja sama’ dengan pihak asing, menjadi tidak nyaman andaikata BPP itu disahkan,” ujarnya. 

Menurutnya, reformasi perpajakan tidak akan bermakna tanpa kehadrian BPP karenaakan selalu terjadi konflik kepentingan dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

Apabila BPP didirikan, dia yakni masalah yang dihadapi negara dalam mengumpulkan pendapatan pajak, akan banyak terselesaikan. "Apalagi kebutuhan akan BPP semakin terasa saat APBN shortage di penerimaan seperti saat ini," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper