Bisnis.com, LONDON--Pemerintah Inggris didesak untuk segera merilis secara rinci terkait posisinya terhadap Uni Eropa pascaBrexit pada pertengahan Februari.
Dalam laporan yang dterbitkan pada Sabtu (14/1/2017), Komite Parlemen Keluar dari Uni Eropa (Parliament Exiting the EU Committee) menyatakan, desakan tersebut penting untuk memulai masa transisi keluar dari Uni Eropa. Seperti diketahui, komite tersebut berisikan para pejabat dari Partai Konservatif dan Partai Buruh Inggris.
Adapun desakan terkait posisi Inggris terhadap Uni Eropa tersebut meliputi keikutsertaan Negeri Ratu Elizabeth dalam pasar tunggal dan sejumlah kesepakatan aturan-aturan blok Banua Biru tersebut.
“Pemerintah harus menerbitkan rencana Brexit terbarunya pada pertengahan Feburari. Termasuk terkait posisinya di pasar tunggal dan komitmen kedaulatan di perbatasan atas Uni Eropa. Supaya, masyarakat dan parlemen dapat segera mengkajinya,” kata anggota komite dari Partai Buruh Hilary Ben, Sabtu (14/1/2017 seperti dikutip Reuters.
Perdana Menteri Inggris Theresa May sendiri dijadwalkan akan memulai pembicaraan proses perceraian dengan Uni Eropa ada akhir Maret.
Namun, May mendapat banyak kecaman setelah memilih mengorbankan keikutsertaan Inggris di pasar tunggal Uni Eropa setelah demi mempertahankan kedaulatan perbatasan, dari masuknya imigran dari negara Eropa lainnya.
Tak ayal para investor, bankir dan pengusaha di Inggris pun berang. Untuk itu komite tersebut mendesak, agar rincian rencana Inggris itu melibatkan pendapat dari ekonom, dan pelaku pasar. Hal itu dilakukan agar posisi yang diajukan Inggris dalam Brexit menjadi lebih obyektif.
“Kami hanya ingin posisi dan tujuan yang jelas dari Inggris dalam proses perceraian ini, mengingat signifikansi dan kompleksitas proses negosiasi dengan Uni Eropa. Sehingga publik dapat mengambil sikap,” lanjut Ben.
Sebelumnya, May mengisyaratkan untuk mempertahankan kedaulatan negaranya terkait pengawasan imigran di perbatasan, dibandingkan bertahan di pasar tungal Uni Eropa. Dia pun rela jika kebijakan itu akan membuat Negeri Ratu Elizabeth harus ditendang dari pasar tunggal Uni Eropa.
“Kami keluar, kami meniggalkan Uni Eropa dan tak lagi menjadi anggotanya. Kami harus mendapat kedaulatan untuk mengontrol perbatasan dan penerapan hukum domestik kami, meskipun harus keluar dari pasar tunggal,” kata May, pekan lalu..
Namun demikian, dia masih ingin mengusahakan hubungan yang baru dengan Uni Eropa, yang memungkinkan perusahaan dari Inggris Raya beroperasi di blok tersebut dan juga sebaliknya. Hal itu dilakukannya untuk menahan relokasi besar-besaran perusahaan di Ingris, terutama sektor keuangan di London, ke negara Uni Eropa lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
