Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan segera meluncurkan kebijakan ekonomi baru guna mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan inisiasi kebijakan tersebut merupakan usulan dari Presiden Joko Widodo dan juga telah disampaikan beberapa kali dalam bentuk arahan kepada sejumlah menteri terkait.
"Konsepnya masih digodok oleh Pak Darmin [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian], dalam waktu dekat akan diluncurkan oleh pemerintah," kata Teten saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2017).
Dia mengungkapkan dalam kebijakan tersebut menyiratkan Presiden tidak menghendaki lagi adanya kebijakan yang dibuat pemerintah yang bisa berdampak pada ketimpangan sosial. Nantinya, arah kebijakan pemerintah akan menjamin adanya pemerataan.
Kendati demikian, Teten enggan menjelaskan lebih detil mengenai isi kebijakan tersebut. Pihaknya menuturkan kebijakan ekonomi baru akan diadaptasi dari rencana kerja pemerintah untuk 2017 hingga 2019.
Sebelumnya, Kepala Negara mengungkapkan kesenjangan ekonomi memang menjadi masalah penting yang diperhatikan pemerintah. Terlebih, rasio gini terakhir dinilai masih cukup tinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini terkini. Rasio gini pada Maret 2016 sebesar 0,39% ataumenurun 0,02% dibandingkan dengan Maret 2015 yang sebesar 0,41%.
"Lebih dari 14 tahun terakhir rasio gini naik terus, kemarin sempat turun tetapi hanya sedikit," kata Jokowi akhir pekan lalu.
Menurutnya, angka tersebut disebut merupakan lampu kuning menuju merah yang harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar mampu bekerja lebih keras lagi. Sikap optimis harus tetap ditunjukkan dalam menghadapi tantangan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
