Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Soroti Keseimbangan Daya Beli Masyarakat

Komisi XI DPR memfokuskan perhatian pentingnya menjaga keseimbangan daya beli masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah dan mencegah tingginya angka inflasi.
Warga berbelanja berbagai kebutuhan pokok/Antara
Warga berbelanja berbagai kebutuhan pokok/Antara

Kabar24.com, PEKANBARU-- Komisi XI DPR memfokuskan perhatian pentingnya menjaga keseimbangan daya beli masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah dan mencegah tingginya angka inflasi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal mengatakan hal titu penting agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dari kalangan masyarakat tidak mampu dan kalangan menengah ke atas.

"Semua itu berawal dari keseimbangan daya beli masyarakat. Ada beberapa langkah-langkah yang telah disusun untuk melakukan hal ini," katanya saat berada di Pekanbaru, Jumat (10/2/2017).

Komisi XI DPR RI telah menyiapkan beberapa kebijakan stimulus dan mendorong pemerintah terkait agar daya beli masyarakat terjaga dengan baik. Hal ini juga untuk mengatasi tingginya inflasi tahunan di setiap daerah.

Jika ketimpangan daya beli terjadi, maka DPR RI akan menegur pemerintah selaku pembuat kebijakan. Karena, menurut Jon Erizal, ketimpangan daya beli masyarakat terjadi karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak sesuai.

Dikatakannya kegiatan negara memotong income masyarakat seperti naiknya tarif dasar listrik, pajak kendaraan bermotor maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. "Komisi XI sedang membicarakan bagaimana agar situsasi seperti i i tidak berdampak dengan daya beli," katanya.

Sebelumnya, Bank Indonesia mengatakan bahwa ada beberapa kebijakan pemerontah yang berpotensi memicu inflasi. Kebijakan tersebut diantaranya diatriknya subsidi listrik, gas dan BBM.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Riau Irwan Mulawarman menjelaskan kebijakan tersebut harus diatasi dengan menurunkan harga komoditas bahan pangan karena selalu menjadi faktor utama penyebab inflasi di daerah itu.

"Pencabutan subsidi akan berdampak terhadap inflasi daerah. Di sisi lain, TPID harus mampu menurunkan harga bahan pangan. Jika ini tidak mampu diatasi, inflasi akan melambung tinggi," katanya.

Salah satu strategi yang mungkin bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi berdasarkan komoditi unggulan. Namun dalam tahap untuk dapat perhitungan angka pasti, pihak BI masih akan melakukan survei.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper