Bisnis.com, JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menganggap persoalan tumpang tindih regulasi menghambat pertumbuhan investasi.
Banyak regulasi yang saling saling bertentangan, sehingga menurutnya perlu langkah strategis untuk melakukan deregulasi sejumlah peraturan yang dinilai kurang efektif.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, dalam berbagai koordinasi, untuk mendukung pencapaian target investasi, pemerintah mendorong implementasi paket kebijakan hingga pemangkasan regulasi.
“Kita berharap dengan deregulasi dan perbaikan regulasi akan memperlancar proses investasi,” ucap Thomas di dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).
Dia menyatakan, pembenahan regulasi tersebut bakal mendukung pemerintah untuk mencapai target nilai investasi. Pasalnya jika melihat kinerja di sektor investasi, realisasi investasi pada 2016 sebenarnya cukup menggembirakan, realisasi nilai investasi pada tahun 2016 sekitar Rp612 triliun atau 103% dari target pada tahun tersebut.
Serangkaian proses deregulasi tersebut diharapkan mendukung langkah BKPM untuk mencapai target investasi 2017. Adapun target investasi pada tahun ini senilai Rp678,8 triliun.
Namun demikian, selain persoalan regulasi, situasi ekonomi global nampaknya juga masih membayangi iklim investasi saat ini. Padahal, salah satu sektor yang pertumbuhannya cukup menggembirakan adalah investasi.
Ekspor, kata dia, sejak tahun 2015 mengalami penurunan hingga 14%. Situasi itu sempat membaik pada 2016 yang hanya di bawah 5%. Walau demikian, situasi itu tetap menujukkan situasi ekspor masih terkontraksi.
"Sehingga salah satu sektor yang diharapkan adalah investasi," tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, masalah regulasi menjadi sorotan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya, sempat meminta supaya pemerintah daerah mempercepat perizinan.
Percepatan perizinan menurutnya bakal mendorong perekonomian di daerah, pasalnya semakin cepat investasi masuk berbagai efek positif bakal dinikmati oleh masyarakat mulai dari lapangan kerja hingga peluang terangkatnya potensi daerah.
Pemerintah sendiri, kata dia, telah memberikan daya tarik bagi para investor melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2016 tentang fasilitas dan kemudahan di KEK dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Proyek Strategis Nasional.
Fasilitas dan kemudahan itu meliputi PPh Badan, pembebasan PPh impor, fasilitas PPN dan PPnBM, fasilitas Bea Masuk dan Cukai, fasilitas kegiatan utama dan pariwisata, fasilitas lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, hingga perizinan dan non perizinan
Sementara itu, Iskandar DS anggota Komisi VI DPR mengatakan, sangat mendukung langkah dari BKPM, terutama terkait keinginan lembaga tersebut untuk mencapai target investasi 2017.
Hanya saja, dia melihat ada ketimpangan anggaran dengan target yang dibebankan kepada BKPM. Dia pun mengusulkan bahwa ada kemungkinan pagu anggaran lembaga tersebut ditambah dalam APBP 2017 mendatang.
"Anggaran BKPM cukup stabil di angka Rp500an miliar, jika dibandingkan targetnya ini sungguh tidak adil," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
