Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah menyiapkan tiga langkah untuk menggenjot peringkat Ease of Doing Business.
Ketiga langkah itu yakni sosialisasi, melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya inkremental, dan melakukan perbubahan yang fundamental.
“Sekarang kan sedang musim EoDB, sebentar lagi Bank Dunia akan membagi-bagikan kuisioner kepada para respoinden terkait survei tersebut,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (16/2/2017).
Thomas menambahkan, khusus masalah sosialisasi, pihaknya tidak akan mengulang kesalahan tahun lalu. Pada tahun lalu pemerintah terlambat melakukan sosialisasi, sehingga para respondennya mengira kondisinya belum berubah.
“Padahal sebenarnya sudah banyak perubahan,” tambahnya.
Soal perubahan-perubahan yang sifatnya inkremental, Thomas tak terlalu memaparkan lebih detil. Dia hanya berharap, dengan perubahan yang sifatnya inkremental tersebut, sepuluh parameter untuk indeks EoDB tersebut perlahan akan membaik.
Sedangkan yang terahhir, yakni perubahan yang sifatnya tidak fundamental, pemerintah masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya perubahan tersebut, akan masuk ke ranah perundang-undangan.
“Ini cukup berat, karena untuk melakukannya perlu waktu bertahun-tahun,” jelasnya.
Adapun Eease of Doing Business adalah pemeringkatan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Dunia. Ada sejumlah aspek yang dinilai dalam proses tersebut, misalnya soal kemudahan regulasi yang ditawarkan pemerintah.
Secara peringkat, posisi Indonesia pada tahun lalu lebih baik dibanding pada 2015 yakni dari 106 menjadi 91 dari 189 negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
