Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tambah Investasi Infrastruktur, Skema Estafet Financing Diusulkan

Guna menambah peluang investasi dalam proyek infrastruktur, perusahaan asuransi didorong untuk melakukan pembiayaan infrastruktur yang bersifat estafet financing.
Uang rupiah./JIBI-Abdullah Azzam
Uang rupiah./JIBI-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA—Guna menambah peluang investasi dalam proyek infrastruktur, perusahaan asuransi didorong untuk melakukan pembiayaan infrastruktur yang bersifat estafet financing.

Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pembiayaan infrastruktur oleh institusi keuangan, pasalnya saat ini realisasi baru mencapai 11% dari yang ditargetkan pemerintah. Apalagi, pembiayaan infrastruktur menjadi pilar penting pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Harianto Pribadi, Partner Skha Consulting mengatakan pada kapasitas pembiayaan institusi keuangan untuk infrastruktur sangat besar, hanya saja realisasi belum optimal.

“Itu karena mereka belum terbiasa karena marketnnya belum terbentuk, kemudian pengawasan dari pemegang saham mereka ingin return-nya jangka pendek, “ kata Herianto, Kamis (16/3/2017).

Oleh karena itu, melalui estafet financing, perusahaan asuransi yang diperbolehkan untuk investasi pada proyek infrastruktur dengan jangka waktu dua tahun, kemudian akan dilanjutkan oleh perusahaan berikutnya, sehingga perusahaan tidak harus menunggu lama hingga 15 tahun atau 30 tahun.

Dia mengatakan total kapasitas pembiayaan dari institusi keuangan sebesar Rp106 triliun, yang terdiri dari sektor asuransi sebesar Rp66 triliun, dana pensiun Rp35 triliun, dan mandatory insurance sebesar Rp5 triliun.

 “Sedangkan realisasi baru mencapai Rp6 triliun, itu 0,6% dari total investasi dana pensiun dan asuransi atau 5,6% dari kapasitasnya, “ kata.

 Ari Soerono, Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance mengatakan kebutuhan investasi infrastruktur dari 2015 hingga 2019 mencapai Rp4.797 triliun, sedangkan sumber pembiayaan dari skema APBN dan APBD hanya sebesar Rp1.979 triliun, atau hanya 41%.

 “Banyak target yang harus dicapai pemerintah samapi 2019, apabila tidak ada swasta yang ikut maka target tidak aakan tercapai,” kata Ari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper