Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai masih akan mengandalkan penerimaan dividen dari perusahaan pelat merah, termasuk perbankan, untuk mengkompensasi tidak tercapainya target penerimaan pajak.
Pada tahun ini, pemerintah menetapkan kenaikan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) perbankan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi 20%-45%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan rasio pembayaran dividen pada tahun sebelumnya yang berkisar 20%-30%.
Dengan demikian, bagian dividen dari bank-bank pelat merah yang diterima oleh pemerintah pada tahun ini tercatat menjadi Rp12,32 triliun, naik 22,56% dibandingkan total penerimaan deviden bank BUMN pada 2016 yang mencapai Rp9,54 triliun.
Ekonom Universitas Indonesia Ari Kuncoro memperkirakan pemerintah masih akan menggunakan formula peningkatan rasio pembayaran dividen pada perusahaan BUMN lainnya di luar perbankan.
“Ini bisa berlanjut ke BUMN nonbank,” katanya kepada Bisnis, Jumat (17/3).
Secara fundamental, Kuncoro menilai kapasitas perbankan BUMN masih cukup baik meskipun besaran laba ditahan menjadi berkurang akibat porsi pembayaran dividen yang lebih tinggi. Dari sisi permodalan, bank-bank pelat merah ini masih sangat memadai untuk mendukung ekspansi bisnis.
Di sisi lain, tren kenaikan rasio pembayaran dividen di bank-bank pelat merah pada tahun ini juga dilakukan untuk memastikan pemegang saham menerima nilai tambah investasi (return on investment/ROI) yang menarik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
