Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR AS Paul Ryan menyatakan bahwa rencana reformasi pajak akan memakan waktu lebih lama untuk tercapai daripada membatalkan atau mengganti Obamacare.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak Kongres dan Gedung Putih lebih mendekati kesepakatan tentang undang-undang kesehatan daripada kebijakan pajak.
“Parlemen memiliki rencana (reformasi pajak) namun Senat belum. Mereka sedang memikirkannya,” ujar Ryan di Washington, seperti dikutip dari Reuters (Kamis, 6/4/2017).
Dengan demikian, lanjutnya, ketiga pihak belum berada di titik yang sama tentang reformasi pajak.
Seperti diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ketua DPR dari Partai Republik Paul Ryan siap beralih ke reformasi kebijakan perpajakan setelah gagal meloloskan RUU Kesehatan pengganti Obamacare (Bisnis.com, 25 Maret 2017).
Ryan mengaku sangat kecewa dengan Kongres AS karena gagal satu suara untuk mendukung RUU Kesehatan baru AS yang diusung Trump. Namun demikian, dia mengaku tak akan gentar untuk memperjuangkan janji-janji politik Presiden AS yang lain, salah satuya reformasi pajak.
“Kami [anggota Partai Republik] akan beristirahat sejenak. Namun kami akan segera melanjutkan agenda-agenda politik kami lainnya. Salah satunya adalah melakukan reformasi pajak,” katanya seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (25/3/2017).
Sikap serupa juga telah dikeluarkan oleh Trump pada Kamis (24/3/2017) waktu setempat atau seusai proses jajak pendapat di tingkat DPR AS dinyatakan ditunda. Dia mengancam akan segera mengalihkan fokusnya ke refomasi pajak, jika RUU Kesehatan gagal diloloskan.
Adapun, Reuters melaporkan,dua pejabat pemerintahan AS yang enggan disebut namanya pada Jumat (24/3/2017) mengatakan, Trump tengah menyiapkan perintah eksekutif baru untuk meninjau kembali 14 perjanjian dagang bebas AS dengan negara lain. Dalam proses peninjauan itu, Trump ingin menempatkan kepentingan perusahaan Paman Sam di level yang lebih tinggi.
Adapun, perintah eksekutif tersebut berpeluang besar terbit pada pekan depan. Dalam hal ini, pakta perdagangan North American Free Trade Agreement (NAFTA) akan menjadi fokus tinjauan utama.
Sementara itu, evaluasi kepada 14 perjanjian dagang bebas itu, diperkirakan akan memengaruhi 20 negara yang menjadikan AS sebagai pasar ekspor utama. Keduanya memperkirakan negara kawasan Asia akan menjadi yang paling banyak terdampak.
Pernyataan dua pejabat pemerintahan AS itu seolah menegaskan ucapan Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer dua pekan lalu. “Kami akan memeriksa kembali semua kerja sama perdagangan internasional dengan AS. Kita akan mencari tahu apakah kita bisa meningkatkan kerjasama yang lebih menguntungkan bagi AS.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
