Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mempersiapkan 10 prioritas dan 30 program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 guna mencapai laju pertumbuhan ekonomi 5,6%.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjabarkan 10 prioritas nasional tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman; pengembangan dunia usaha dan pariwisata; ketahanan energi; ketahanan pangan; penanggulangan kemiskinan; infrastruktur; konektivitas dan kemaritiman; pembangunan wilayah; serta politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Adapun, 10 prioritas tersebut ditopang oleh 30 program prioritas. “Intinya, setelah menetapkan dan fokus pada 10 prioritas nasional, kita ingin alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian 10 Prioritas Nasional yang didukung 30 Program Prioritas itu,” tutur Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro di Jakarta pada Selasa (2/5/2017).
Bambang mencontohkan untuk prioritas nasional bidang kesehatan terdapat tiga program prioritas yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak; pencegahan dan penanggulangan penyakit; serta dan preventif promotif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Namun untuk bidang pendidikan, lanjutnya, tidak semua program menjadi prioritas. Bambang mengatakan pada tahun depan pemerintah hanya menetapkan dua program prioritas yaitu pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru.
Hal itu, papar Kepala Bappenas, diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan taraf guru serta kualitas pendidikan. “Sedangkan dengan pendidikan vokasi, kita ingin tenaga-tenaga terampil semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada.”
Penetapan 10 program prioritas dalam RKP 2018, menurut Bambang, tidak terlepas dari arahan Presiden Joko Widodo agar perencanaan pembangunan dibuat lebih fokus dan mengedepankan prioritas.
Sebagai terobosan baru, Bambang berharap hal tersebut bisa menjadi kunci untuk mengintegrasikan kegiatan di satu kementerian/lembaga dengan K/L lain dan daerah.
Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengemukakan 10 prioritas nasional juga diiringi pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Upaya ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan dari K/L, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara dan swasta,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk RKP pekan lalu, Presiden menekankan agar perencanaan pembangunan dirumuskan dengan lebih fokus serta mengedepankan skala prioritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
