Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan Jepang mengeluarkan usulan kepada negara-negara Asean untuk bekerjasama menjalankan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan nilai mencapai US$40 miliar.
Kebijakan ini menurut otoritas fiskal Jepang tersebut, akan memungkinkan Tokyo menyalurkan dana dalam bentuk yen ke negara Asean, apabila kawasan tersebut mengalami krisis. Adapun, usulan tersebut dibuat dalam pertemuan antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral Jepang dan negara Asean pada Jumat (5/5/2017).
“Langkah ini bertujuan untuk membuat yen lebih mudah diakses oleh perusahaan Jepang yang sedang meningkatkan ekspansinya di Asean. Perusahaan-perusahaan itu akan membutuhkan yen jika terjadi tekanan khusus di pasar keuangan global,” tulis Kementerian Keuangan Jepang dalam keterangan resminya, Jumat (5/5/2017).
Selain itu, skema ini akan memungkinkan setiap negara untuk memilih yen atau dolar AS dalam menerima dana di bawah pengaturan bilateral sebagai respons terhadap krisis likuiditas.
Adapun dalam pertemuan tersebut, Thailand menjadi salah satu negara yang resmi menjalankan BCSA dengan Jepang senilai US$3 miliar dolar. Sementara itu, Malaysia dikabarkan akan segera menyusul Thailand untuk menjalankan kebijakan serupa.
Sebelumnya, pada akhri tahun lalu Bank Indonesia dan Bank of Japan (BOJ), yang bertindak sebagai agen Kementerian Keuangan Jepang, sepakat memperpanjang kerja sama Bilateral Swap Arrangement (BSA) senilai US$22,76 miliar. Kerja sama itu ditandatangani pada 12 Desember 2016.
Baca Juga
Tujuan kerja sama BSA itu menandai komitmen untuk mendukung kebutuhan likuiditas potensial dan aktual melalui penyediaan skema pencegahan dan penanganan krisis.
Tercatat, perjanjian kerja sama BSA pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan telah beberapa kali diamandemen serta diperpanjang.
Perjanjian BSA yang berlaku efektif tanggal 12 Desember 2016 memiliki masa berlaku 3 tahun.
Perjanjian ini merupakan perpanjangan kerja sama BSA yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2013 dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016.
Terpisah, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengklaim yen adalah mata uang yg stabil. Menurutnya yen masih dapat diandalkan untuk mempromosikan stabilitas keuangan di Asia.
Otoritas Keuangan Jepang pun bersikeras menampik tudingan Presiden AS Donald Trump, terkait isu manipulasi nilai tukar mata uang yang dilakukan Tokyo dengan cara mendevaluasi yen.
Pemerintah Negeri Sakura menyebutkan, Tokyo selalu mematuhi kesepakatan G-20 yang berjanji untuk menahan diri melakukan devaluasi mata uang agar yen lebih kompetitif.
Seperti diketahui, Jepang terakhir kali menghentikan aksi intervensi mata uangnya pada November 2011. Namun, para investor dan pengamat menganggap, nilai tukar yen yang lemah merupakan dampak dari rencana ekonomi jangka panjang Perdana Menteri Shinzo Abe yang dijuluki Abenomics.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
