Bisnis.com, JAKARTA- Pusat Kajian Kebijakan Reformasi Sistem Kesehatan menilai era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sektor kesehatan mengalam kemajuan. Banyak terobosan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan derajat masyarakat seperti program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS kesehatan.
Dalam diskusi dengan tema Mengkritisi Kebijakan Kesehatan di Era Pemerintahan Joko Widodo, Selasa (16/5/2017), Pendiri Pusat Kajian Kebijakan Reformasi Sistem Kesehatan Luthfi Mardiansyah mengatakan saat ini jumlah peserta BPJS kesehatan terus mengalami peningkatan.
Sayangnya, peningkatan itu tidak sebanding dengan akses yang didapat masyarakat karena layanan ini hanya dapat diakses masyarakat perkotaan. Masyarakat di pedesaan terlalu susah menjangkau layanan kesehatan tersebut, karena adanya sistem rujukan atau akses layanan kesehatan yang belum memadai.
"Ada beberapa pekerjaan rumah untuk membuat layanan BPJS mendekati kata sempurna, di antaranya sesegera mungkin melakukan pemerataan akses layanan kesehatan bagi peserta di seluruh pelosok. Jangan sampai program ini hanya dinikmati masyarakat di perkotaan karena sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan di daerah,” ujarnya.
Selain melakukan pemerataan akses layanan, BPJS kesehatan seharusnya juga mengoptimalkan program promotif dan preventif seperti penyuluhan kesehatan perorangan dan pelayanan skrining kesehatan guna mengatasi defisit yang dialaminya sejak tahun 2014. Tercatat, sampai akhir tahun 2016, nilainya sudah mencapai Rp9,75 triliun.
Lebih jauh, Luthfi menjelaskan, ada empat penyakit serius yang dijamin BPJS, antara lain kanker, jantung, ginjal (termasuk cuci darah) dan diabetes. Kanker dan gagal ginjal yang berujung pada cuci darah merupakan penyakit yang amat menguras biaya.
Jika upaya promotif dan preventif dikedepankan, masyarakat bisa mencegah dirinya terserang penyakit tersebut dengan mengeliminasi faktor risikonya. “Kalo si penderita diberi upaya promotif dan preventif dalam arti disarankan untuk melakukan pencegahan dan alternatif tindakan penangannya akan jauh berbeda,” tambahnya.
Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya dampak dari pengoptimalan upaya preventif dan promotif cakuplah berarti dalam menurunkan angka kunjungan peserta. Hal ini dikarenakan setelah peserta mendapatkan paparan mengenai upaya preventif untuk kesehatan dirinya maka ia akan lebih concern untuk menjaga kesehatannya dan tujuan untuk menyehatkan masyarakat Indonesia pun dapat tercapai.
Sebagai informasi, peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat sudah mencapai 172.620.269 jiwa hingga Januari 2017.
BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan 26.337 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
