JAKARTA(16/05/2017) :Sebagai badan hukum publik yang lebih dari tiga tahun mengelola program jaminan kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan terus berupaya menerapkan tata kelola yang baik (good governance) secara konsisten dan berkelanjutan.Salah satunya dengan melaksanakan manajemen risiko yang baik, efektif, dan efisien, sehingga risiko-risiko yang diprediksi dapat dimitigasi sedini mungkin.
“BPJS Kesehatan selaku badan hukum publik fokus untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan menjunjung prinsip akuntabilitas. Oleh karena ini, sangatlah penting untuk menggunakan kajian manajemen risiko sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan keputusan strategis BPJS Kesehatan,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno dalam acara pembukaan Roundtable Discussion tentang Pengelolaan Risiko di Institusi/Lembaga Sektor Publik pada Era Digital Community di Jakarta, Selasa (16/05).
Turut hadir dalam acara tersebut, Kasubdit Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Andi Awalludin, Principal Center of Risk Management Studies (CRMS) F. Antonius Alijoyo, Vice President Risk and Quality Management Jasa Marga Nixon Sitorus, Kepala Bidang Manajemen Risiko Indonesia Power Tri Susilo, serta sejumlah perwakilan dari Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA).
Menurut Mundiharno, langkah awal menerapkan manajemen risiko dapat dimulai dengan aktivitas mengenali/mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul. Masing-masing risiko yang dianggap substantif dilakukan analisis, yakni dengan mencermati sumber risiko (source of risk) dan tingkat pengendalian yang ada, serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi probabilitas keterjadian dan dampak/konsekuensi yang ditimbulkan. Risiko yang dihadapi institusi pada sektor publik pun cukup beragam, mulai dari risiko strategis hingga risiko operasional. Oleh karena itu, peran institusi sektor publik dalam mengelola risiko, sangatlah besar, bahkan efeknya sangat massif.
“Mencermati kondisi tersebut, pengelolaan risiko di institusi sektor publik memang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Diperlukan konsep serta mekanisme pengelolaan risiko yang ideal, efektif, dan optimal. Di era digital community seperti sekarang, institusi sektor publik seperti BPJS Kesehatan perlu menerapkan tata kelola secara tepat dalam pengelolaan risikonya.Masyarakat sebagai pemanfaat layanan juga harus teredukasi dengan baik, sehingga dapat memilih layanan dan informasi terbaik,” kata Mundiharno.
KeseriusanBPJS Kesehatan dalam menerapkan manajemen risiko terbukti menuai hasil manis. Tahun 2016 lalu, BPJS Kesehatan berhasil menyabet penghargaan ASEAN Risk Awards 2016 KategoriPublic Risk. Penghargaan tersebut diberikan kepada instansi yang telah menciptakan cara baru yang efektif dalam mengelola ketidakpastian yang dihadapi negara mereka.
Sebagai informasi, sampai dengan 12 Mei 2017, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 177.400.222 jiwa. Dalam menyediakan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 20.772 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.825 Puskesmas, 4.502 Dokter Praktik Perorangan, 5.286 Klinik Pratama, 15 RS Tipe D Pratama, dan 1.144 Dokter Gigi Praktik Perorangan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 5.344 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang di dalamnya mencakup 2.137 RS dan Klinik Utama, 2.219 Apotek, dan 988 Optik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
