Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PENERIMAAN NEGARA: Realisasi Penurunan Pendapatan Masalah Serius

Anggota Komisi XI DPR mengingatkan target penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat serta realisasi yang cenderung terus tergerus harus disikapi secara serius karena mempengaruhi penurunan belanja.

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR mengingatkan target penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat serta realisasi yang cenderung terus tergerus harus disikapi secara serius.

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun memaparkan, dampak menurunnya penerimaan pajak tersebut akan berimplikasi menurunnya belanja negara, karena adanya penghematan anggaran.

"“Ada permasalahan sangat serius terhadap penerimaan pajak kita. Dan ini adalah national interest kita. Siapa yang akan menjaga national interest kita kalau bukan kita semua? Dan ini adalah suara yang paling riil dan paling nyata terhadap kepentingan kita, tidak ada yang lain,” kata Misbakhun dalam keterangan resminya, Selasa (30/5/2017).

Berdasarkan catatannya, penurunan penerimaan pajak tersebut terjadi sejak 2014, realisasi penerimaan tahun itu 92% dari target APBN-P, sehingga ada kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp102,8 triliun. Pada 2015, realisasinya mencapai 83% dari target APBN-P atau kekurangannya mencapai Rp 248,9 triliun.

Sementara,penerimaan pajak 2016 adalah sebesar Rp 998 triliun tanpa mengikutkan amnesti pajak (tax amnesty). Artinya bila dibandingkan dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355 triliun, telah terjadi short fall hingga Rp357 triliun atau realisasi hanya sebesar 73,6%.

Kendati demikian, terobosan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undanh (Perppu) akan menjadi suplemen untuk mendukung penerimaan pajak tersebut.

Oleh karena itu, karena implementasi Perppu tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional, maka semua pihak harus mempertimbangkan hal tersebut.

"Permasalahan penerimaan pajak yang mengalami kendala makin menurun tiap tahun, harus dicarikan solusi. Pemerintah butuh kerja yang benar-benar riil bagaimana memberikan solusi bagi negara," ungkapnya.

Johnny G Plate, anggota DPR lainnya menambahkan, DPR hanya dalam sikap menyetujui atau tidak menyetujui perppu tersebut. Walau demikian, masih ada sejumlah persoalan yang perlu didiskusikan terkait perppu itu karena ada sejumlah regulasi yang dihilangkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Lutfi Zaenudin
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper