Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI menilai ekstensifikasi cukai dapat menambah penerimaan uang negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Hal itu seiring dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menargetkan rasio penerimaan perpajakan pada 2018 mencapai 11%-12%.
Sri Mulyani menyatakan hal itu dalam dalam rapat dengan DPR yang membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
Guna merealisasikan target itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah bakal kesulitan jika hanya mengandalkan penerimaan negara dari pajak.
Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengapresiasi rencana pemerintah guna menambah objek cukai untuk menggenjot penerimaan negara tersebut. Sebab menurutnya, masih ada potensi yang bisa digali dari cukai.
"Rencana ekstensifikasi masuk akal untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah harus menggali upaya pemasukan, termasuk dengan penghematan yang sudah jadi policy RAPBN 2018," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (4/7/2017).
Menurut Eva, ekstensifikasi harus dilakukan mengingat negara tidak bisa hanya mengandalkan potensi pajak untuk mengejar target penerimaan. Terlebih masih ada hambatan di internal Direktorat Jenderal Pajak, seperti pengelolaan sistem data yang belum terintegrasi maupun koordinasi lintas instansi dalam menguatkan kinerja.
Dia mengatakan pemerintah bisa memasukan produk plastik dan minuman bersoda sebagai objek cukai baru. Untuk plastik pemerintah bisa berkaca dari negara Uni Eropa yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan. Sementara soda bisa berkaca ke Jepang.
"Plastik, model ini bisa diambil dari Eropa yang komitmen terhadap lingkungan sudah terlembaga. Untuk elemen soda, mungkin bisa study ke Jepang. Syukur cukai rokok sudah dibenahi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
