Bisnis.com,YOGYAKARTA - Lembaga Penjamin Korea Selatan menjadi rujukan bagi LPS Indonesia untuk menjalankan transformasi penguatan organisasi yang akan berlangsung hingga 2021.
Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menuturkan Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) merupakan LPS yang paling maju di kawasan ASIA. Menurutnya, perkembangan KDIC sangat luar biasa. Tidak hanya menjamin simpanan bank, tetapi juga nasabah asuransi.
"Kami terus terang ngiri dengan KDIC. Mereka juga baru bikin KDIC Global Knowledge Sharing Program pada April lalu dan minta LPS kirimkan orang untuk dididik di sana," ujarnya di sela IADI APRC International Conference, Selasa (18/7).
Halim menuturkan KDIC mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan parlemen dalam mengambil kebijakan strategis. Misalnya, KDIC dapat memeriksa bank bermasalah tanpa persetujuan otoritas jasa keuangan Korea Selatan dan dapat menerbitkan surat utang sebagai sumber pendanaan.
KDIC didirikan pada 1996 dan berkembang menjadi jaring pengaman sistem keuangan yang efektif untuk menghadapi krisis ekonomi Asia pada 1997. Saat ini, nilai simpanan yang dijamin KDIC mencapai 50 juta won Korea atau setara Rp600 juta per nasabah per bank.
"LPS juga sedang melakukan perubahan dan penguatan sampai 2021. Saya sangat kagum dan ingin sekali seperti KDIC yang sangat cepat mengejar ketinggalan," imbuh Halim.
Pada tahap awal, lanjutnya, penguatan yang dilakukan LPS berupa reorganisasi dengan menggabungkan fungsi riset, pemeriksaan bank, dan pengawasan bank dalam satu direktorat. Menurut Halim, direktorat tersebut bakal menjadi leading lights LPS ke depan.
Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menambahkan LPS telah menyusun peta jalan transformasi dalam empat tahun ke depan. Pada 2017 menjadi tahun yang sibuk dengan agenda memperbarui visi dan misi, desain budaya perusahaan, struktur organisasi, hingga merancang kebijakan, strategi pengembangan pendanaan dan program restrukturisasi perbankan. Transformasi tersebut akan berlanjut pada 2018-2020.
"Saat ini kami punya keterbatasan, seperti jumlah pegawai, sistem antardaerah yang belum terintegrasi, hingga cadangan dana yang nilainya sekitar US$6 miliar atau 0,5% dari PDB Indonesia. Mungkin cukup untuk menjamin simpanan, tetapi tidak memadai untuk mengantisipasi krisis sistem keuangan," ujarnya, Rabu (19/7).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
