Bisnis.com, JAKARTA – Kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur Indonesia masih sangat besar, tetapi ketersediaan dana dalam rupiah begitu terbatas, sedangkan upaya bank domestik dalam mencari dana rupiah dari bank asing juga cukup sulit. Untuk itu, Indonesia didorong untuk berinovasi dalam masalah pembiayaan infrastruktur.
Presiden World Bank Jim Yong Kim mengatakan, perlua ada pendalaman modal dan kreativitas dalam strategi menangkap pendanaan. Salah satu instrumen yang penuh peluang antara lain, obligasi hijau dan obligasi biru, yakni pendanaan surat utang yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
Selain itu, Kim juga menawarkan skema pendanaan murah dengan mengombinasikan pendanaan komersial dengan hibah.
“Banyak potensi dana hibah untuk pembangunan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim. Kami punya sekitar US$1 miliar,” ujarnya.
Dia melanjutkan, pendanaan itu bisa dikombinasikan dengan pasar modal untuk bisa mendapatkan dana senilai US$4 miliar dengan tenor 15 tahun dan suku bunga 2%.
“Kalau keduanya digabung, bisa didapatkan pendanaan dengan suku bunga yang mendekati 0% dengan tenor 20 tahun,” lanjutnya.
Kim menekankan, dengan pendanaan yang murah itu bisa lebih merangsang pihak swasta untuk berkontribusi untuk pembangunan seperti infrastruktur. Jadi, tidak perlu selalu mengandalkan BUMN.
“Mungkin skema pembiayaan ini bisa menjadi solusi ideal untuk Indonesia,” ujarnya dalam Indonesia Infrastructure Finance Forum pada Selasa (25/7)
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, untuk pembiayaan infrastruktur dari bank yang memiliki tenor jangka panjang sulit untuk terlalu besar. Pasalnya, 80% dana yang ada di bank domestik berada pada tenor satu bulan dan tiga bulan.
“Nah, kalau kami menarik dana dari investor asing, biasanya mereka menginginkan dana dengan mata uang lokal mereka atau dolar AS. Hal ini juga menjadi salah satu polemik,” ujarnya.
Tiko, sapaan akrab Kartika menjelaskan, padahal untuk kebutuhan pembiayaa infrastruktur lebih membutuhkan rupiah ketimbang mata uang asing.
Di sisi lain, Kepala Divisi Asia Pacific Sumitomo Mitsui Banking Corporation Ryuji Nishisaki mengatakan, pihaknya mengakui sulit untuk memberikan pinjaman dalam mata uang lokal karena ada batasan aturan dalam pasar uang dan sektor perbankan.
“Untuk itu, salah satu solusinya adalah melakukan kerja sama dengan lembaga multilateral seperti, pasar modal,” ujarnya.
Nishisaki menjelaskan, untuk struktur pembiayaan seperti infrastruktur, penentuan penggunaan mata uang untuk pinjaman akan tergantung dengan jenis proyek. Bila proyek memiliki pemasukkan dalam mata uang rupiah dan biaya konstruksinya di bayar rupiah, dengan begitu pinjaman sebaiknya juga dengan rupiah.
“Kalau, proyek lain yang dalam kontraknya ada penggunaan dolar AS, berarti bisa menggunakan mata uang campuran antara rupiah dan dolar AS,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
