Bisnis.com, JAKARTA –Badan Koordinasi Penanaman Modal berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, hari ini, Senin (7/8/2017).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong langsung hadir siang ini yang langsung disambut Pimpinan Bisnis Indonesia, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Hery Trianto, Presdir PT JAG Lulu Terianto dan Wapemred Bisnis Indonesia Chamdan Purwoko.
Pada kesempatan itu, Kepala BKPM akan berbincang seputar perkembangan terbaru ekonomi dan investasi Indonesia, daya beli dan PDB, terutama berkaitan dengan kinerja pada semester pertama dan peluang peningkatan pada semester kedua 2017.
Apa saja pembicaraan yang berlangsung di dapur redaksi Bisnis Indonesia pada siang ini? simak laporannya di Bisnis.com..
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membocorkan adanya komitmen investasi dari perusahaan asal Benua Biru senilai 100 juta euro di Indonesia dengan potensi ekspor 1 miliar euro per tahun.
Sayangnya, Kepala BKPM Thomas T. Lembong belum dapat memberitahukan kepada publik perusahaan tersebut. Yang pasti, dia mengatakan perusahaan asal Eropa tersebut bergerak di sektor fast moving consumer goods (FMCG).
"Sayangnya [investasi itu] padat modal, bukan padat karya," kata Lembong di dalam kunjungannya ke redaksi Bisnis Indonesia, Senin (7/8).
Dia menuturkan investasi ini sudah diketahui oleh Presiden RI saat kunjungannya ke Hamburg, Jerman, dalam rangka KTT G-20.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI melihat Timur Tengah dan Rusia sebagai investor yang prospektif bagi Indonesia.
Kepala BKPM Thomas T. Lembong menuturkan selama ini kedua negara tersebut melakukan investasi di Indonesia melalui negara pihak ketiga, seperti AS, Singapura, dan Australia.
"Padahal kawasan tersebut kaya modal," kata Lembong dalam kunjungannya ke Bisnis, Senin (7/8).
Khusus bagi negara Timur Tengah, dia melihat secara kultural seharusnya negara di kawasan tersebut lebih nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.
Berdasarkan data BKPM, penanaman modal asing (PMA) hingga kuartal II/2017 masih didominasi oleh Singapura yang tercatat US$1,6 miliar atau 19,5%, Jepang (US$1,4 miliar, 17,5%); Tiongkok (US$ 1,3 miliar, 16,4%); Hongkong (US$ 0,6 miliar, 7,5%) dan Korea Selatan (US$ 0,5 miliar, 5,8 %).
Revisi daftar negatif investasi (DNI) menjadi salah satu langkah yang paling tepat di tengah masih lemahnya kepercayaan pelaku bisnis karena implementasi regulasi yang kurang baik.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, hari ini, Senin (7/8/2017). Walaupun demikian, pihaknya mengaku belum memulai diskusi revisi DNI pada tahun ini.
“Ketika kita sedang mengalami dampak negatif dari kepercayaan bisnis karena pelaksanaan regulasi yang kurang baik, membuka DNI pilihan yang tepat,” katanya.
Revisi DNI, lanjutnya, selama ini disambut positif oleh seluruh jajaran kabinet. Tidak menggunakan uang APBN, ada potensi peningkatan investasi di sektor-sektor tertentu. Salah satu bukti yang paling terlihat yakni di sektor perfilman.
Semakin banyaknya aturan, investasi akan semakin kabur. Hal ini menjadi sifat penting dari aliran investasi ke setiap negara.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, hari ini, Senin (7/8/2017). Apalagi, investor saat ini memiliki banyak pilihan tempat untuk menaruh dananya.
“Regulasi itu adalah solusi birokrat yang malas. Alhasil, jika investasi batal, kita rugi dua kali. Pertama, kita enggak dapat investasinya. Kedua, investasi itu pindah ke negara saingan,” ujarnya.
Menurutnya, regulasi dikeluarkan harus berdasarkan sebuah kondisi bukan sebuah keinginan yang ingin dicapai (outcome). Hal inilah yang mampu menghindarkan pemerintah dari jebakan penghindaran realisasi investasi.
Pariwisata merupakan sektor yang paling strategis untuk dikembangkan untuk mendukung transformasi perekonomian dari konsumsi menjadi produksi atau investasi.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan potensi pengembangan sektor pariwisata ini masih terbuka lebar. Pada saat yang bersamaan, kebutuhan penyerapan tenaga kerja masih cukup banyak.
“Bagi saya industri pariwisata sangat strategis di Indonesia. Semua kegiatan penunjangnya pasti create job mulai dari catering, housekeeping, dan transportasi,” ujarnya saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, Senin (7/8/2017).
Pasalnya, lanjut dia, pembangunan hotel dan resort lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan pabrik. Selain itu, ada cadangan devisa yang mampu dihasilkan dengan cepat melalui kunjungan turis.
Pariwisata akan menjadi sektor yang diprioritaskan dalam penarikan minat investasi saat ini. Menurutnya, dalam jangka pendek, pariwisata akan mampu mengompensasi lemahnya permintaan global barang ekspor asal Tanah Air.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai keyakinan dunia usaha sebagai jawaban dari misteri pertumbuhan daya beli yang melambat, sementara investasi kian menguat.
Kepala BPKM Thomas T. Lembong menilai keyakinan dunia usaha masih lemah hingga saat ini. Lemahnya keyakinan dunia usaha ini disebabkan oleh masih adanya regulasi yang menghambat investasi di dalam negeri. Dalam hal ini, presiden sangat menyoroti hal ini.
"Presiden sudah memberikan rambu-rambu, strategi dan paradigma yang benar, tetapi implementasinya masih kurang," ujar Lembong dalam kunjungannya ke Bisnis Indonesia, Senin (7/8).
Dalam laporan BKPM, realisasi investasi semester I/ 2017 telah mencapai Rp336,5 triliun atau 49,57% dari total target pemerintah tahun ini.
Data BKPM menunjukan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal II/2017 menembus angka Rp170,9 triliun atau meningkat 12,7% dari Rp151,6 triliun.
Dari total realisasi tersebut, PMDN meningkat 16,9% menjadi Rp61 triliun dari Rp52,2 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi PMA mencapai Rp109,9 triliun atau naik 10,6% dari Rp99,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Investasi yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal terus menunjukkan peningkatan. Mengapa daya beli masih dinilai lemah?
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong langsung angkat suara terkait ‘misteri ini’ saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, hari ini, Senin (7/8/2017).
Menurutnya, besaran penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hanyalah sebagian kecil dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang menjadi bagian penting dari variable pembentuk produk domestik bruto (PDB).
“Yang lebih besar [pembentuk PMTB] itu capex BUMN, reinvestasi dari korporasi, belanja pemerintah,” ujarnya.
Dalam rilis data PDB yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, PMTB tumbuh 5,35%. Menurut Thomas, reinvestasi korporasi masih cukup lemah terbukti dengan simpanan yang terus membesar dalam perbankan.
“Bagi saya, kuncinya hanya satu, kepercayaan dunia usaha. Saya mengakui ini masih lemah,” katanya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia menilai pertumbuhan sektor investasi yang melampaui konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi kuartal II/ 2017 sesuai dengan harapan pemerintah
Kepala BKPM menuturkan pemerintah, dalam hal ini Presiden, sudah menargetkan adanya peralihan dari konsumsi ke investasi sejak awal .
"Jika investasi terus tumbuh, kalau begini terus total PMA dan PMDN di akhir 2019 jumlah bisa dua kali lipat ," ujar Thomas T. Lembong dalam kunjungannya ke redaksi Bisnis, Senin (7/8).
Dia menambahkan pertumbuhan investasi tersebut dua kali lipat tiap tahunnya, bukan akumulasi dalam lima tahun pemerintahan Joko Widodo.
Hari ini, Senin (7/8), BPS melaporkan pertumbuhan PMTB yang didorong oleh investasi bangunan dan kendaraan tumbuh 5,35% (yoy) pada kuartal II/2017, dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu sebesar 4,18%.
Badan Koordinasi Penanaman Modal menilai rilis data produk domestik bruto pada kuartal II/2017 sebesar 5,01% memang tidak sesuai dengan ekspektasi banyak pihak.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, hari ini, Senin (7/8/2017).
“Berita [Bisnis Indonesia berjudul] lampu kuning PDB memang sangat tepat dan hari ini terbukti angka PDB agak mengecewakan. Semua ekspektasi akan ada akselerasi, kenyataannya flat,” ujarnya.
Angka pertumbuhan ekonomi kali ini memang masih ditopang ekspor dan investasi. Ekspor mulai positif karena adanya kenaikan harga komoditas. Padahal, tahun lalu, laju ekspor masih menunjukkan adanya kontraksi. Pada saat yang bersamaan, konsumsi masih melambat.
