Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) agar lebih transparan dan akuntabel terkait pengadaan barang dan jasa.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury yang didampingi bagian sumber daya manusia (SDM) dan Corporate Secretary PT Garuda Indonesia bertemu pimpinan KPK pada Senin (12/9/2017) di gedung KPK, Jakarta.
"Hari ini Dirut Garuda Indonesia bersama dengan bagian SDM dan Corporate Secretary Garuda Indonesia bertemu pimpinan KPK, Pak Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Alexander Marwata juga Deputi Pencegahan KPK," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.
Dalam pertemuan itu, kata Yuyuk, memperbincangkan mengenai tata kelola untuk Garuda Indonesia.
"Jadi ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh KPK antara lain mengenai pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel dan juga penguatan untuk internal audit di Garuda Indonesia," kata Yuyuk.
Sementara itu, Pahala Nugraha Mansury mengatakan pertemuannya dengan pimpinan KPK itu membahas perbaikan kebijakan di PT Garuda Indonesia.
"Ini kan lebih kami beraudiensi dengan KPK bagaimana Garuda Indonesia ke depannya bisa lebih baik semuanya dari sisi pengadaan dan segala macam kami konsultasi," kata Pahala.
Dia menyatakan bahwa pada pertemuan dengan pimpinan KPK itu hanya membicarakan hal-hal umum agar ke depan Garuda Indonesia bisa lebih baik lagi.
"Bagaimana kami bisa memperbaiki prosedur, kebjijakan lebih ke situ ke depannya. Garuda Indonesia tentunya berusaha lebih baik lagi, jadi lebih hal-hal yang umum," kata Pahala.
Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci hasil pertemuan dengan pimpinan KPK itu. "Tentunya nanti kami akan follow up bagaimana kami melakukan sosialisasi kepada karyawan, bagaimana kami proses pengadaan ke depan jadi lebih baik, lebih efisien melalui sebuah komite dan sebagainya."
Menurut dia, sudah banyak perbaikan dari segi kebijakan, namun pihaknya akan tetap melakukan perbaikan-perbaikan kembali seperti memperkuat fungsi-fungsi internal dan organisasi PT Garuda Indonesia.
Dia pun membantah bahwa pertemuan dengan pimpinan KPK itu juga membahas terkait kasus mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang telah ditetapkan tersangka suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia.
"Tentu bagaimana hal-hal yang ingin kami lakukan perbaikan tentunya hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tentunya kami berusaha melakukan perbaikan, berkaca dan refleksi dari hal-hal di masa lalu," kata Pahala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
