Bisnis.com, JAKARTA -Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Oxford Business Group (OBG) baru-baru ini, Jokowi membahas sejumlah rencana dan program prioritas yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyederhanakan beragam prosedur birokrasi dan menjembatani kesenjangan infrastruktur guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyoroti beberapa langkah penting yang merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Salah satunya adalah membentuk layanan birokrasi satu atap seperti yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Kami tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dan perombakan birokrasi dalam rangka menyederhanakan proses berbisnis dalam negeri. Kami menginginkan ekonomi yang lebih terbuka dan kompetitif," ujar Presiden Jokowi kepada tim OBG yang diwakili oleh Editor Regional Patrick Cooke, Country Director Carmen Ucelay, dan Editorial Manager Bernardo Bruzzone tim OBG dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan sejumlah bidang usaha dari daftar investasi negatif dan nantinya akan semakin banyak yang dikeluarkan dari daftar tersebut. Sejalan dengan upaya untuk menarik lebih banyak investor, pemerintah juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan dan pelatihan kejuruan, sehingga negara siap bersaing dalam segmen industri yang sedang berkembang saat ini.
Jokowi menargetkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business Index) Indonesia dari sebelumnya peringkat ke-91 menjadi peringkat ke-40 tahun depan. Jokowi juga menyebutkan bahwa pengembangan industri pariwisata merupakan salah satu program prioritas karena pariwisata dinilai sebagai sektor yang memiliki peluang investasi yang tinggi.
“Kami berencana untuk menciptakan 10 destinasi pariwisata di daerah lain yang sama suksesnya seperti Bali. Kami targetkan pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan per tahun dapat meningkat hingga 20 juta. Saya yakin, Indonesia mampu melampaui target ini,” ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers yang dirilis Oxford.
Pertemuan antara Jokowi dan tim OBG dilatarbelakangi oleh sentimen investor yang membaik dan juga meningkatnya peringkat sovereign rating to investment grade Indonesia berdasarkan penilaian Standard & Poor dan Fitch & Moody's.
Baca Juga
Meskipun sudah banyak pemimpin bisnis global yang mulai menunjukkan ketertarikan terhadap peluang investasi di Indonesia, Jokowi mengakui bahwa masih perlu banyak perbaikan untuk meningkatkan daya saing negara seperti melakukan deregulasi dan penyerderhanaan sistem birokrasi agar dapat menarik lebih banyak investor.
"Kami baru saja meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dalam negeri. Kami juga akan terus berupaya untuk memfasilitasi para investor di Indonesia," ujar Jokowi.
Selain itu, pertemuan tersebut dilakukan sebelum OBG mempublikasikan The Report: Indonesia 2018, sebuah laporan yang menghadirkan informasi rinci terkait dengan perekonomian Indonesia. Tahun ini merupakan peringatan 10 tahun OBG telah beroperasi di Indonesia, sebuah pencapaian yang diakui oleh Presiden Jokowi.
"Kami bangga dengan hasil kinerja kami dalam menganalisis bangkitnya ekonomi terbesar di ASEAN selama beberapa tahun terakhir," kata Patrick Cooke, Editor Regional OBG.
"Untuk saat ini, masih terdapat banyak tantangan dalam menjembatani kesenjangan infrastruktur dan menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang benar-benar terbuka. Namun, Indonesia telah mengalami kemajuan besar dan memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu negara yang memiliki perekonomian dinamis dan berpengaruh," ujar Cooke.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua BKPM Thomas Lembong juga turut serta dalam pertemuan tersebut dan membahas berbagai hal terkait dengan pembangunan ekonomi dalam negeri dan sejumlah proyek strategis lainnya di Indonesia.
The Report: Indonesia 2018 akan menjadi sebuah panduan penting untuk mendukung perkembangan multisektor dalam negeri, seperti sektor makroekonomi, infrastruktur, perbankan, dan sektor lainnya. The Report: Indonesia 2018 juga menghadirkan informasi rinci dan merupakan panduan ekonomi persektor untuk para investor, serta berisikan pandangan dari tokoh-tokoh besar seperti dari Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
