Bisnis.com, BANDUNG - Bank Indonesia untuk ketiga kalinya akan menggelar Rakor Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia di Bandung, Jawa Barat dengan tema 'Mendorong Berkembangnya Sektor Ekonomi Potensial yang Berdaya Saing Tinggi Melalui Peningkatan dan Pemerataan Kapasitas Infrastruktur'.
Rakor yang akan diadakan pada 26-27 September 2017 bakal dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo dan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang bertindak sebagai penyelenggara dan diikuti oleh Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata, Eselon I Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian serta Gubernur Provinsi Jawa Barat, Walikota Bandung, Bupati Sukabumi, Bupati Cianjur, Bogor, Tasikmalaya, Bandung dan Cirebon.
Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Dody Budi Waluyo mengungkapkan Rakor Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang diadakan tiap tiga bulan ini diadakan dalam rangka meuwujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan dan pengembangan sektor ekonomi potensial mutlak diperlukan.
Selain itu, BI memandang pengembangan sektor ekonomi potensial perlu dukungan kebijakan pemerintah (fiskal dan nonfiskal) serta enablers yang memadai terutama infrastruktur (hard dan soft).
"Jawa Barat saat ini tengah menghadapi isu ketimpangan antara daerah selatan dan utara yang perlu segera ditangani," ungkap Dody dalam paparannya, Selasa (26/9/2017).
Seperti diketahui, sektor industri Jawa Barat sudah relatif berkembang. Namun, dia menuturkan, BI melihat daerah sebagai basis industri utama di Jawa Barat menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi.
Dody menambahkan Rakorpusda ini sejalan dengan upaya BI menjaga stabilitas ekonomi untuk mendukung sektor ekonomi potensial di daerah. Tentu hal ini perlu diikuti dengan komitmen dan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.
Adapun tujuan dari Rakorpusda ini antara lain memperoleh gambaran strategi kebijakan, diskusi kebijakan guna memastikan terwujudnya sinergi kebijakan makro, finansial, dan sektorl untuk mendukung upaya pengembangan sektor ekonomi potensial dan mencapai komitmen bersama dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Indonesia.
Menurut Dody, pihaknya bersama Kemenko bidang Maritim, kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat akan membahas lima hal pokok penting, yakni peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas di Jawa Barat, pemerataan wilayah utara dan selatan Jawa Barat melalui infraskturktur yang mendukung aksesibilitas, logistik dan perdagangan, peningkatan kapasitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, sinergi regulasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung iklim investasi dan peningkatan akses pembiayaan yang mendukung pengembangan ekonomi secara inklusif, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
