Bisnis.com, JAKARTA--Direktur Pengaturan, Perijinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, financial technology atau fintech dapat membantu program pemerintah untuk membangun Indonesia dari daerah pinggiran, diharapkan terdapat 800 fintech dapat melayani masyarakat.
“ Ini sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun daerah dari pinggiran,” kata Hendrikus kepada Bisnis.
OJK akan terus mendorong supaya pelaku jasa keuangan anyar dapat terus bertambah guna mengisi gap pendanaan Indonesia yang belum tersentuh lembaga keuangan konvensional.
Pasalnya masih terdapat kebutuhan pendanaan hingga Rp1.700 triliun di Indonesia. Sedangkan lembaga konvesional seperti pembiayaan atau perbankan baru menyalurkan dana sekitar Rp700 triliun.
Selain itu, OJK juga mendorong penyelenggara fintech lending dapat bekerjasama dengan beberapa pihak seperti BPR, BPD, Koperasi, LKM, ataupun perorangan di beberapa pelosok daerah Indonesia.
Hal tersebut diharapkan dapat mengembangkan dan mengelola layanan pinjam meminjam online sesuai dengan karakter dan budaya lokal.
Baca Juga
Menurutnya, platform tersebut adalah platform yang telah dikembangkan dan telah teruji kinerjanya dapat dikerjasamakan dan didayagunakan di berbagai daerah.
Mendorong penggunaan E-KYC untuk mempermudah akuisisi pelanggan secara elektronik. Kenyamanan publik dalam bertransaksi akan semakin meningkat dan kualitas dari proses customer due diligence (CDD) juga dapat terjaga dengan ketersediaan teknologi biometric, face recognition, dan video conference.
Selain itu, OJK juga mengupayakan penggunaan E-Scoring untuk mempermudah profiling dan penilaian risiko dari pengguna secara online, serta penggunaan Digital Signature sebagai langkah pengesahan transaksi keuangan secara online.
“Kombinasi dan kolaborasi antar penyelenggara serta pengguna teknologi pendukung utama akan semakin mempercepat pertumbuhan jumlah penyelenggara fintech lending di berbagai pelosok,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
