Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah mengakui masih kecilnya porsi keterlibatan pembiayaan swasta murni di dalam proyek infrastruktur nasional disebabkan oleh masifnya besaran modal dan risiko bisnis di dalamnya.
Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kennedy Simanjuntak mengungkapkan pembangunan infrastruktur dasar juga memerlukan jangka panjang turut menjadi pertimbangan swasta.
Dalam hal ini, dia memaklumi mengingat kemampuan perusahaan swasta dalam melakukan investasi besar dan berjangka panjang seperti infrastruktur tentu berbeda-beda.
Di sisi lain, untuk pembangunan infrastruktur dasar, BUMN masih dianggap lebih mempunyai kemampuan terutama dalam melakukan investasi besar dan berjangka panjang. Kendati demikian, dia mengatakan keterlibatan swasta untuk ikut terjun sama sekali tidak tertutup.
"Apabila swasta mau dan bisa melakukan investasi, maka prioritas pertama [pemerintah] adalah swasta," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/10/2017).
Jika swasta bisa, dia menegaskan pemerintah akan sangat menyambut baik mengingat porsi pembiayaan swasta hingga saat ini baru mencapai 15% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional sebesar Rp4.350 triliun, yakni sekitar Rp652,5 triliun. Dengan demikian, pemerintah dan BUMN dapat mengerjakan pembangunan infrastruktur lain, terutama infrastruktur di daerah terpencil atau di pulau terluar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
