Bisnis.com, MANADO--Secangkir kopi hitam buatan istrinya belum habis diteguk Asri Basir, ketika ide beramal hanya dengan Rp16.800 lewat BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), tiba-tiba terlintas dibenaknya akhir pekan lalu.
Asri Basir yang saat ini bekerja sebagai Kepala Cabang BPJS TK di Manado Sulawesi Utara itu, mendapatkan ide itu lantaran merasa prihatin melihat masih minimnya pekerja yang termasuk dalam kategori bukan penerima upah (BPU) yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Padahal, para pekerja yang termasuk BPU yakni pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut seperti tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, petani, nelayan, dan lainnya, juga rawan terhadap kecelakaan kerja.
Oleh sebab itu, para pekerja BPU tersebut layak mendapatkan perlindungan. Dan BPJS TK saat ini memang sudah menghadirkan program perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran Rp16.800/bulan dengan banyak manfaat.
Namun demikian, jumlah kepesertaan BPU yang memang sifatnya suka rela itu hingga kini dinilai masih minim, padahal potensinya cukup besar.
Pihaknya menilai hal itu lantaran dimungkinkan karena kekurangtahuan informasi ataupun keterbatasan anggaran mereka para BPU untuk membayar iuran bulanan kepesertaan terutama yang berpenghasilan rendah.
Baca Juga
Saat ini di wilayah kerja Sulut, dari target kepesertaan BPU sebesar 22 ribu orang di tahun ini, baru tercapai 12 ribu peserta. Oleh sebab itu pihaknya tak henti terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
"Selain kami terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi pentingnya menjadi peserta BPJS TK, kami saat ini juga menginisiasi lahirnya gerakan beramal Rp16.800 melalui BPJS TK," ujarnya Senin (9/10).
Asri menjelaskan bahwa gerakan beramal Rp16.800 melalui BPJS TK tersebut adalah gerakan beramal yang dilakukan para pekerja BPJS TK yang mengkover pekerja BPU dilingkungan masing-masing rumah tinggal pegawainya yang diketahui belum menjadi peserta BPJS TK.
"Kami mulai dikantor sendiri. Yakni setiap pegawai kami mengkover lima orang pekerja BPU untuk menjadi peserta BPJS TK dan ditanggung iuran perbulannya," ujarnya.
Jadi, kata dia, apabila iuran satu orang BPU sebesar Rp16.800/ bulan, dikalikan lima orang, maka setiap pegawai BPJS TK Sulut mengeluarkan dana pribadi sebagai bentuk amal sebesar Rp84.000.
"Kami sampaikan ide gerakan amal ini kepada karyawan, dan ternyata disambut antusias. Jadi tidak ada paksaan. Mereka malah senang karena dapat membantu sesama dengan lebih tepat sasaran dan memperoleh pahala," ujarnya.
Saat ini, dari jumlah keseluruhan pegawai di BPJS TK Sulut yang mencapai 40 orang, telah memberikan perlindungan kepada sebanyak 200 orang BPU di Sulut.
Sebanyak 200 orang BPU itu apabila meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka sebagai peserta BPJS TK akan diberikan santunan sebesar Rp48 juta, kemudian biaya pemakaman Rp3 juta. Lalu, jika meninggal biasa, mendapat santunan Rp24 juta, serta jika mengalami kecelakaan kerja akan dibiayai semua oleh BPJS-TK.
"Bisa kita bayangkan kalau seluruh karyawan BPJS TK yang mencapai sekitar 5000 orang turut melakukan hal ini, betapa akan luar biasa dampaknya, dimana banyak masyarakat BPU yang akan tercover BPJS TK," ujarnya.
Asri pun telah mengabarkan program tersebut kepada Walikota Tomohon Jimmy F. Eman saat kunjungannya ke Tomohon akhir pekan silam. "Dan syukur disambut baik oleh Pak Walikota dan beliau akan mengadopsi hal itu dan akan dianjurkan kepada seluruh pegawai pemerintahannya. Kalau beliau menyebutkan gerakan diakonia," ujarnya.
Asri pun berharap hal itu dapat terealisasi dengan baik juga di Tomohon, dan apabila sekitar 200 pejabat di Tomohon dapat melakukan itu, maka bisa dibayangkan sudah ada 1.000 pekerja BPU di Tomohon yang sudah terlindungi BPJS TK.
"Bentuk keberpihakan pemerintah kota yang luar biasa kepada warganya tanpa menganggu APBD. Kalau kalau naik ke tingkat provinsi, kemudian nasional, sudah berapa pekerja BPU yang akan tercover," tuturnya.
Pihaknya memperkirakan apabila terdapat sekitar 2 juta pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia melakukan hal itu melalui imbauan Presiden Jokowi, maka setidaknya akan ada 10 juta pekerja BPU yang terlindungi BPJS TK tanpa mengganggu APBN.
"Itu baru dari instansi pemerintah, belum lagi kalau ditiru instansi swasta, bisa dibayangkan dampak luar biasa dari kegiatan beramal ini kan?. Dan kebetulan kalau dari kami, sudah lapor ke kantor wilayah dan direspon positif dan Kanwil mengeluarkan imbauan untuk dapat dilakukan juga di kantor cabang yang lain," ujarnya.
Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Manado Adisafah Curmacosasih juga mengaku sangat mendukung gerakan tersebut.
"Dengan memberikan perlindungan kepada lima orang tetangga lingkungan kita yang BPU, tidak membebani pengeluaran kita juga karena tidak sampai Rp100 ribu per bulan. Dan dibandingkan berkah Tuhan, ini tidak seberapa," ujarnya.
Sementara itu, Walikota Tomohon, Jimmy F. Eman saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya sangat menyambut baik ide gerakan beramal tersebut.
"Kalau di kami seperti diakonia, dan kami segera mengeluarkan imbauan, karena bukan paksaan, kepada para pegawai kami untuk dapat mengadopsinya di Tomohon," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
