Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur People's Bank of China China (PBOC) Zhou Xiaochuan mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan China telah berutang terlalu banyak serta berpendapat tentang reformasi fiskal untuk membatasi peminjaman pemerintah daerah.
“Masalah utamanya adalah bahwa utang korporasi terlalu tinggi,” jelas Zhou dalam sebuah diskusi panel seminar Group of 30 di Washington yang diadakan bersamaan dengan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
“Sementara biaya pelayanan utang tetap rendah, kita perlu membiayai upaya lebih lanjut untuk mengurangi utang dan memperkuat kebijakan untuk stabilitas keuangan,” kata Zhou, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (16/10/2017).
Lonjakan utang korporasi China menjadi keprihatinan para pembuat kebijakan global dan investor. Meski pekan ini menaikkan proyeksi pertumbuhan China, IMF juga mengingatkan bahwa ekspansi ekonomi tersebut datang dengan mengorbankan peningkatan utang lebih lanjut yang mungkin menutupi risiko.
Dalam presentasinya, Zhou memaparkan bahwa tingkat utang China secara keseluruhan, termasuk utang korporasi, pemerintah, dan rumah tangga, mulai menurun tahun ini setelah para pembuat kebijakan berupaya mengendalikan utang.
“Meski mengalami penurunan yang sangat moderat, toh, trennya sudah berubah,” kata Zhoud yang telah memimpin PBOC sejak tahun 2002.
Beberapa utang korporasi China adalah termasuk pinjaman dari kendaraan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Menurut Zhou, ketika utang tersebut didefinisikan kembali, pinjaman korporasi diperkirakan mencapai 120%-130% dari produk domestik bruto, bukan angka resmi sebesar 160 persen dari PDB. Sementara itu, utang pemerintah akan mencapai sekitar 70% bukan 36%.
“Meskipun struktur utangnya lebih seimbang daripada yang biasa dilihat, masih penting untuk melihat tindakan pemerintah daerah,” tutur Zhou.
Hubungan yang rumit antara pemerintah provinsi, kota, dan lebih dari 3.000 pemerintah daerah menciptakan sistem yang buram dan mengintensifkan distorsi harga untuk pinjaman dan utang yang dipinjam oleh pemerintah daerah.
“Ada masalah bahwa transparansi kebijakan fiskal mungkin tidak cukup baik. Hubungan antar pemerintah memiliki banyak masalah. Tidak ada disiplin fiskal yang jelas untuk membatasi pemerintah daerah tersebut. Di pasar keuangan, ada distorsi,” lanjutnya.
Pemerintah, tambah Zhou, akan secara bertahap mengatasi masalah ini, dan cepat atau lambat pemerintah pusat harus lebih memperhatikan reformasi fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
