Bisnis.com, BOGOR — Reformulasi penggunaan Dana Desa pada 2018 akan dibarengi dengan perbaikan sistem pengawasan melalui pembentukan satuan tugas khusus.
Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo mengatakan sebelumnya kementerian baru melakukan pengawasan dan penyelidikan setelah ada laporan. Namun, melalui satgas baru tersebut bisa lebih aktif dalam melakukan pengawasan.
"Satgas dana desa yang bekerja sama dengan Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan, akan melakukan pengawasan secara acak," kata Eko usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (18/10/2017).
Dia menambahkan melalui sistem pengawasan acak tersebut, diharapkan pengawasan akan lebih baik dan tindak penyelewengan oleh aparat desa bisa dihindari. Terlebih, selama ini kepala desa sudah diawasi oleh inspektorat kabupaten, camat, dan kepala dinas pemberdayaan desa.
"Satgas yang diketuai oleh Bibit Samad Rianto tersebut rencananya juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dekat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
