Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk kembali menyesuaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dinilai menjadi opsi tepat untuk mengatasi mismatch atau defisit dalam aktivitas operasi penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial (DJS).
Kendati begitu, langkah tersebut dinilai perlu didahului dengan perbaikan data terkait peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan penguatan mekanisme pencegahan kecurangan atau fraud dalam pelayanan kesehatan bagi program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS).
Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR, menjelaskan defisit dalam penyelenggaraan program nasional tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Menurut dia, pendataan peserta juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kondisi tersebut.
Sejauh ini, ungkapnya, pendataan kepesertaan BPJS Kesehatan masih carut-marut, khususnya untuk PBI.
“Ada banyak peserta yang tercatat, tetapi orangnya tidak ada. Pertanyaannya, apakah peserta yang tercatat itu tetap dibayar atau tidak?” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (1/11/2017).
Saleh menjelaskan dalam sistem jaminan sosial ini terdapat sistem tarif kapitasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Tarif kapitasi merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Baca Juga
Jadi, kata anggota Franksi Partai Amanat Nasional ini, selama peserta tercatat pada salah satu FKTP, BPJS Kesehatan akan membayarkan tarif kapitasi setiap bulan.
“Kalau faskesnya milik pemerintah, kapitasinya 6 ribu rupiah, dan kalau miliki swasta kapitasinya 10 ribu. Kalau banyak kepesertaan yang orangnya tidak ada, berarti ini berkontribusi pada membengkaknya pembayaran BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara ini berpendapat peningkatan akurasi data ini menjadi penting sebelum penyesuaian tarif peserta mendekati perhitungan aktuaria dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, jelasnya, penyesuaian pada tarif PBI.
“Saya setuju ada perhitungan ulang yang akurat terhadap perhitungan aktuaria dan iuran peserta. Namun, sebelum itu dilakukan, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial diminta untuk menyelesaikan perbaikan data kepesertannya.”
Di samping itu, Saleh menegaskan hingga saat ini fraud dalam pelayanan kesehatan masih menjadi faktor penyebab defisit pengelolaan DJS. Tindakan kecurangan ini, kata dia, dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari petugas BPJS Kesehatan, petugas medis, pihak rumah sakit, hingga juga oleh masyarakat.
Dia mengatakan data terkait praktik kecurangan ini pun sebenarnya telah dikantongi oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, dia pun meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan problem ini sebelum besaran iuran disesuaikan.
“Ada banyak pembengkakan pembayaran akibat adanya fraud tersebut. Semestinya, BPJS Kesehatan hanya membayar sedikit, tetapi karena fraud akhirnya bayarnya banyak,“ tegas Saleh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
