Indonesia Negara Paling Banyak Melakukan Reformasi di Asia-Pasifik

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) menyebut Indonesia berhasil menjadi negara dengan kemajuan paling pesat dalam melakukan reformasi selama 15 tahun terakhir di Asia Pasifik

Dalam laporannya yang bertajuk Doing Business 2018: Reforming to Create a Jobs, Bank Dunia menyebut bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam menciptakan iklim kemudahan berbisnis.

Hal itu setidaknya tampak keberhasilan Indonesia sebagai negara yang paling cepat mengadopsi dan melakukan perbaikan di 39 indikator reformasi bisnis versi Bank Dunia selama 15 tahun terakhir. Posisi Tanah Air di Asia-Pasifik tersebut hanya bisa disamai oleh Vietnam.

Sementara itu, berada di bawah Indonesia dan Vietnam terdapat Brunei Darussalam dan China yang berhasil melakukan reformasi di 26 indikator dalam kurun yang sama.

“Indonesia terus mempercepat laju reformasinya dalam beberapa tahun terakhir dan upaya ini membuahkan hasil. Kami memujii tekad Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki iklim usaha di negara mereka,” kata Rodrigo A Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rabu (1/11/2017).

Bank Dunia menyebut lebih dari separuh proses reformasi dilakukan oeh Pemerintah Indonesia selama empat tahun terakhir. Adapun, dalam dua tahun terakhir, Indonesia berhasil melakukan 7 reformasi, yang merupakan jumah reformasi terbanyak dalam satu tahun bagi Indonesia.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, reformasi yang telah dilakukan di dua kota terbesar di Indonesia akni Jakarta dan Surabaya adalah:

Pertama, biaya memulai usaha dibuat lebih rendah dengan penurunan dari sebelumnya 19.4% menjadi 10.9% pendapatan per kapita.

Kedua, biaya mendapatkan sambungan listrik dibuat lebih murah dengan mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal. Biaya untuk mendapatkan sambungan listrik kini 276% dari pendapatan per kapita, turun dari 357%. Di Jakarta, dengan proses permintaan untuk sambungan baru yang lebih singkat, listrik juga didapatkan dengan lebih mudah.

Ketiga, akses perkreditan yang berhasil ditingkatkan dengan dibentuknya biro kredit baru.
Keempat perdagangan lintas negara difasilitasi dengan memperbaiki sistem penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai serta pendapatan bukan pajak. Akibatnya, waktu untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses, dan mengirimkan dokumen saat mengimpor turun dari 133 jam menjadi 119 jam.

Kelima, pendaftaran properti dibuat lebih murah dengan pengurangan pajak transfer, sehingga mengurangi biaya keseluruhan dari 10,8% menjadi 8,3% dari nilai properti.

Keenam, hak pemegang saham minoritas diperkuat dengan adanya peningkatan hak, peningkatan peran mereka dalam keputusan perusahaan besar, dan peningkatan transparansi perusahaan.

Terakhir, di bidang memulai Usaha, Indonesia telah melakukan reformasi paling banyak dalam 15 tahun, dengan delapan reformasi sejak tahun 2003. Akibatnya, untuk memulai bisnis baru di Jakarta sekarang dibutuhkan waktu 22 hari, dibandingkan dengan 181 hari di laporan Doing Business 2004.

Namun,jumlah prosedur untuk mendaftarkan bisnis baru tetap tinggi, yaitu 11 prosedur, dibandingkan dengan 5 prosedur di negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.

Indonesia juga melakukan perbaikan signifikan dalam Menyelesaikan Kepailitan, dan hal ini merupakan pencapaian yang terbaik. Pada tahun 2003, tingkat pemulihan hanya 9,9 sen untuk setiap dolar. Kini tingkat tersebut telah melompat secara signifikan sampai 65 sen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel