Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BPK Akan Periksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) tengah mempersiapkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2017.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara/Bisnis
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) tengah mempersiapkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2017.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo mengatakan, langkah pemeriksaan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

Di satu sisi, pertemuan itu juga diharapkan bisa mengukur integritas dan independensi, dan profesionalisme dalam menyusun laporan keuangan dan pemeriksaannya.

"Hal ini menjadi harapan BPK sejalan dengan posisi dan kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa dan Pemerintah sebagai entitas yang diperiksa," kata Moermahadi dalam keterangan resminya, Selasa (5/12/2017).

Adapun kualitas LKPP maupun LK Pemerintah Daerah Tahun 2016, lanjut dia, mengalami perbaikan signifikan dengan peningkatan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu menunjukkan adanya peningkatan kesadaran, komitmen, dan kerja keras Pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya yang sesuai standar.

Namun, sebaik apapun sistem yang ada, tidak akan dapat berfungsi dengan baik apabila terjadi kolusi atau intervensi dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab., sehingga BPK dengan pemerintah perlu menjamin bekerjanya sistem yang telah dibangun dalam pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu supaya kredibilitas anggaran tetap terjaga, pemerintah perlu memperbatikan beberapa hal sebagai persiapan pemeriksaan laporan keuangan  2017. Pertama, menyiapkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan kecurangan terutama pada pengadaan barang/jasa.

Kedua, menguatkan peran internal auditor untuk menjamin efektivitas sistem pengendalian intern, mitigasi kecurangan dan korupsi, serta meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK. Ketiga, memberi perhatian pada pengendalian defisit anggaran dan utang pemerintah, pengelolaan pendapatan dan aset negara, serta peningkatan kinerja anggaran.

"BPK berharap melalui acara ini dapat tercipta komitmen bersama membangun budaya anti korupsi dalam pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan negara," tukasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper