Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tetap optimis untuk mengalang investasi langsung sebesar Rp765 triliun tahun ini atau naik 12,7% dari target 2017 yang Rp678,8 triliun.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M. Azhar Lubis menyatakan pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk mencapai target tersebut.
"Kami yakin, baik target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 yang akan diumumkan ke publik pada akhir Januari 2018 dan target PMDN dan PMA tahun 2018 sebesar Rp765 triliun akan tercapai," ujarnya kepada Bisnis di Jakarta pada Senin (1/1/2018).
Dia mengungkapkan strategi pemerintah yang pertama ialah mengacu pada kelanjutan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut dan bandar udara serta pembangkit tenaga listrik yang sangat penting artinya dalam menurunkan biaya logistik untuk peningkatan daya saing produk barang dan jasa Indonesia.
Kedua, pemerintah akan tetap melanjutkan memastikan program kebijakan deregulasi berjalan sesuai dengan rencana memudahkan, menyederhanakan, memberikan kepastian, menciptakan transparansi percepatan perizinan berusaha baik di pusat maupun di daerah.
Ketiga, Azhar menuturkan BKPM akan meningkatkan kompentensi, kualitas, dan profesionalisme aparatur pelayanan investasi, termasuk dalam hal ini penggunaan teknologi informasi, baik di pusat dan daerah sehingga perizinan berusaha dapat diperoleh pengusaha mudah dan ada kepastian waktu.
Keempat, BKPM akan memastikan berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait investasi di pusat dan daerah cepat tanggap dalam memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh investor yang ingin merealisasikan rencana inveatasinya di Indonesia.
Terakhir, kelima, BKPM terus melakukan promosi investasi yang lebih terfokus pada bidang usaha yang diprioritaskan terutama yang memberikan nilai tambah tinggi.
Azhar menuturkan bidang usaha tersebut antara lain pengolahan produk mineral dan produk pertanian, termasuk perikanan dan kelautan.
Selain itu, dia menambahkan pemerintah juga menyasar bidang usaha yang menghasilkan produk orientasi ekspor dan substitusi impor, industri padat karya, industri petromikia dan industri kimia, dan bisang usaha pendukung sektor pariwisata, seperti perhotelan, theme parks, dan bidang usaha energi baru dan terbarukan.
Bahkan, dia mengatakan strategi tersebut juga diperkuat oleh pengelolaan anggaran APBN yg lebih hati-hati, status investment grade dari lembaga pemeringkat internasional kepada Indonesia, rangking Indonesia dalam kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) yang telah meningkat menjadi 72 dapat menjadi sinyal positif.
Pasalnya, kata Azhar, ini akan memberi kepercayaan bagi investor dalam dan luar negeri dalam melakukan percepatan realisasi investasi di Indonesia.
Sementara itu, ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menuturkan PMA atau PMDN pada tahun ini cenderung prospektif, apalagi mengingat lembaga rating internasional Standard & Poor dan Fitch baru saja menaikkan satu notch rating Indonesia mungkin akan diikiti oleh Moody's pada tahun ini.
"Hal tersebut mengindikasikan perbaikan iklim investasi yang terus membaik dan investor merasakan dampak positif dari percepatan perizinan dan kemudahan berusaha," paparnya.
Kondisi ini akan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan terus membaik sehingga dapat memperkuat minat investor.
Namun, Josua melihat ada tantangan yang mungkin akan dihadapi di tahun ini, yaitu potensi wait and see dari investor asing di tengah akan berlangsungnya pilkada serentah di 171 daerah.
Dengan demikian, dia menyarankan pemerintah perlu komitmen dalam meningkatkan confidence investor dan dunia usaha secara khusus.
Caranya, kata Josua, dengan mempercepat penyelesaian hambatan dalam proses pelaksanaan serta pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan single submission sehingga investor asing benar-benar merasakan pelayanan satu pintu dan integrasi pemerintah pusat dan daerah terkait perizinan.
Rencananya, pemerintah akan meluncurkan prototipe Online Single Submission di dua kota industri, Purwakarta (Jawa Barat) dan Batam (Kepulauan Riau), pada Januari, sebelum peresmian sistem tersebut secara nasional pada April 2018.
Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. OSS ini juga amanat dari Perpres Nomor 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
