Bisnis.com, JAKARTA — Kerumitan prosedural dinilai sebagai faktor penyebab fasilitas keringan pajak berupa tax allowance dan tak holiday tidak dilirik sama sekali oleh kalangan pengusaha.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan problem dari insentif fiskal lebih ke persoalan prosedural.
Misalnya, secara umum dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2017 dalam setahun pengusaha di Indonesia harus menghabiskan 200 jam untuk mengisi formulir pajak. Hal ini tentu akan menyita waktu sekali.
Begitu juga soal insentif fiskal, banyak pengusaha mengeluh sudah daftar tax allowance tapi untuk daftar tax holiday harus isi formulir lagi. Prosesnya berbelit belit sehingga semakin tidak menarik.
"Jadi kesimpulannya masalah pajak di Indonesia bukan soal kemahalan tapi birokrasi nya rumit. Pengusaha sekarang tidak terlalu butuh insentif fiskal, yang penting ketika ada kelebihan bayar pajak atau restitusinya mudah dicairkan," katanya hari ini, Selasa (9/1/2017).
Dia menilai dari sisi fiskal keringanan pajak itu juga kurang tepat karena insentif pajak berpotensi mengurangi penerimaan pajak.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan akan terus meminta Pajak dan Bea Cukai untuk mengawasi apa-apa saja yang kebutuhan pengusaha terkini. Mengingat program tax allowance dan tax holiday sama sekali belum menarik minat pengusaha.
"Padahal itu formula yang sudah disusun sejak 10 tahun lalu atas pertimbangan dan masukan dari semua lembaga terkait. Tentu kita akan review lagi sebagai upaya peningkatan," katanya.
Sri Mulyani memastikan ke depan pemerintah akan menampung seluruh masukan dari berbagai pihak untuk melihat langkah strategis ke depannya. Untuk itu, dirinya mengimbau keterbukaan yang baik dengan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
