• Home
  • Ekonomi
  • Moneter
  • perbankan
  • Asuransi
  • multifinance
  • Apbn & Pajak
  • Bumn Watch
  • Wealth & Finance

Market

  • Bursa
  • Saham
  • Obligasi & Reksadana
  • Emas
  • Kurs
  • Komoditas
  • Rekomendasi
  • Korporasi

Bola

  • Liga Inggris
  • Liga Spanyol
  • Liga Italia
  • Bola Eropa
  • Bola Dunia
  • Bola Indonesia
  • Free Kick

Sport

Otomotif

Finansial

  • Ekonomi
  • Moneter
  • Perbankan
  • Asuransi
  • Multifinance
  • APBN & Pajak
  • BUMN Watch
  • Wealth & Finance

Gadget

  • Komputer & Laptop
  • Smartphone
  • Tablet
  • Electronics

Manajemen

Entrepreneurship

Syariah

Industri

  • Manufaktur
  • Infrastruktur
  • Energi
  • Jasa
  • Tekno
  • Agribisnis
  • TI & Media
  • Telko

Properti

  • Rumah & Real Estat
  • Apartemen
  • Bisnis Properti

Traveling

Info

Inforial

Kabar24

  • Nasional
  • Hukum
  • Internasional
  • Regional
  • Humaniora
  • Oh Dunia
  • Kriminalitas
  • Pendidikan

Koran Bisnis

  • Halaman Muka
  • Market
  • Industri
  • Bisnis Weekend

Foto

Life & Style

  • Gaya Hidup
  • Fashion
  • Infotaiment
  • Relationship
  • Inspirasi
  • Parenting
  • Health
  • Musik

Bisnis tv

  • Inspirasi Bisnis
  • Investasi Yuk!
  • Program Berita
  • Editor's View
  • Inspirasi & Kebijakan
  • Selebisnis
  • Streaming

Regional

  • Jakarta Raya
  • Banten
  • Bandung
  • Semarang
  • Surabaya
  • Bali
  • Sumatra
  • Kalimantan
  • Sulawesi
  • Papua

Solopos

Harian Jogja

Data Bisnis

Indeks

  1. Home
  2. Finansial
  3. APBN & Pajak

PPATK: Berantas Pencucian Uang, Perpres BO Harus Jangkau 'Pemilik Sebenarnya'

Januari
12
/ 2018
11:51 WIB
Oleh : Edi Suwiknyo
Share this post :
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menerapkan keterbukaan beneficial ownership (BO) melalui implementasi rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, tampaknya cukup alot.

Informasi yang dihimpun Bisnis.com, rancangan aturan tersebut sebenarnya telah sampai ke Sekretariat Negara. Namun beleid itu tak kunjung disahkan lantaran ada segelintir pihak yang gerah dengan rencana pemerintah menerapkan transparansi di sektor fiskal tersebut.

BACA JUGA :

  • Penghindar Pajak Tak Bisa Lagi Sembunyi
  • Regulasi Pajak E-commerce Segera Terbit
  • Genjot Pajak, Basis Data WP Terus Diperluas

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan cakupan peraturan yang menjangkau 'pemilik sebenarnya' sebetulnya sangat efektif untuk memberantas praktik pencucian uang.

Apalagi, selama ini PPATK menemukan adanya indikasi banyak pemegang legal owner yang sebenarnya tak sama dengan beneficial owner, banyak proxy yang dipakai dengan tujuan untuk mengalihkan keuntungan atau dana hasil kejahatan ke luar negeri.

"[Kalau disahkan] ini bisa menjadi baru yang kondusif bagi untuk eskalasi pemberantasan pencucian uang di Indonesia," kata Dian kepada Bisnis, Kamis malam (12/1/2018).

Pencucian uang tak hanya terkait dengan kejahatan terorisme, narkoba, atau korupsi. Tetapi juga bisa berkaitan dengan kejahatan di sektor keuangan lainnya misalnya terkait kejahatan pajak yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.

Oleh karena itu, selain membantu pemerintah dalam memberantas praktik pencucian uang dari pidana umum, Perpres BO juga bisa menjadi senjata bagi pemerintah untuk memburu para pelaku pencucian uang atau pelaku kejahatan yang berkaitan dengan pajak.

Tahun lalu misalnya, PPTAK telah menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) mereka ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, salah satu kasus yang mencuat dari hasil analisa lembaga intelijen negara tersebut adalah terkuaknya skandal transfer dana jumbo dari Guernsey ke Singapura via Standard Chartered.

Di samping keperluan praktis pemberantasan pencuian uang, rencana belied tersebut juga memiliki signifikansi dalam proses 2nd round assessment on Exchange of Information by Request (EOIR) oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information.

"Persyaratan BO memang tidak membatalkan EoIR maupun [keanggotaan] di FATF, tetapi membuat kita diurusan BO menjadi non compliance," jelasnya.

Tag : pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk)
Editor : Fajar Sidik
Berita terkait :
Beneficial Ownership: Ini 3 Manfaat Regulasi Pengenalan…

BERITA TERKINI LAINNYA

  • 2018 20 Apr
    Bumn Watch
    | 2 hours ago

    Menteri BUMN Resmikan Klinik Heritage RS Pelni

    PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) meresmikan fasilitas klinik heritage RS Pelni tepat di hari jadi rumah sakit ke-100. Klinik heritage ini menyasar kalangan peserta…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 3 hours ago

    Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 : Perang Dagang Jadi Topik Utama

    Bahaya terbesar dari perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China adalah ancaman terhadap keyakinan investasi global.
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 3 hours ago

    LAPORAN DARI WASHINGTON: Bos IMF Berharap Pertemuan IMF-World Bank di Bali Berkontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Managing Director International Monetary Fund Christine Lagarde berharap berlangsungnya pertemuan tahunan IMF-World Bank pada Oktober 2018 dapat membantu pertumbuhan ekonomi…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 4 hours ago

    LAPORAN DARI WASHINGTON : Aroma Kopi Wamena Sedot Perhatian Peserta

    Aroma kopi Wamena menyedot antrean panjang di sudut atrium kantor pusat Dana Moneter Internasional, kamis pagi (19/4). Segelas kopi hitam menjadi panasea dari dinginnya musim…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 4 hours ago

    KABAR GLOBAL 20 APRIL: AS dan Jepang Kian Intim, Eropa Terapkan Beleid Proteksi Data Pribadi

    Berita seputar perdagangan antar Amerika Serikat dan Jepang serta rencana penerapan peraturan perlindungan data pribadi oleh Eropa mewarnai media nasional pada hari ini,…
  • 2018 20 Apr
    Apbn & Pajak
    | 4 hours ago

    DJP Tinjau Ulang Kebijakan Perpajakan Internasional

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kebijakan perpajakan internasional untuk merespons perubahan lanskap perpajakan global.
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 5 hours ago

    KABAR PASAR 20 APRIL: IMF Nilai Indonesia di Jalur Tepat, Industri 4.0 Rombak Struktur Sektor Otomotif

    Berita seputar jalur tepat perekonomian Indonesia serta prospek industri 4.0 terhadap sektor otomotif nasional menjadi sorotan media massa hari ini, Jumat (20/4/2018).
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 5 hours ago

    Goldman Sachs: Kekhawatiran Terhadap Krisis Global Terlalu Dini

    Kepala eksekutif divisi internasional Goldman Sachs Asset Management (GSAM) meredakan kekhawatiran atas koreksi pasar saham meskipun ada perhatian pada perdagangan internasional…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 5 hours ago

    LAPORAN DARI WASHINGTON : Luhut Tegaskan Indonesia Siap Gelar Pertemuan IMF–WB

    Indonesia memastikan diri siap menggelar pertemuan tahunan IMF The World Bank di Bali pada Oktober mendatang, dengan telah menyelesaikan beragam persiapan.
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 6 hours ago

    Luhut Bantah Alihkan Dana Gedung DPR untuk Pertemuan IMF-WB di Bali

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitn mengatakan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WB) di Nusa Dua, Bali sudah direncanakan…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 7 hours ago

    Rasio Utang Masih Aman, Pemerintah Tetap Diminta Waspada

    Meski rasio utang Indonesia masih di bawah di negara-negara kelas menengah dunia, tapi pemerintah mesti tetap mewaspadai risiko yang ada.
  • 2018 20 Apr
    Perbankan
    | 11 hours ago

    Mandiri Syariah Bidik Pembiayaan Rp55 Miliar di IIMS 2018

    PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menargetkan dapat membukukan pembiayaan hingga mencapai kisaran Rp55 miliar atau 324 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) pada event…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 14 hours ago

    Aliran Investasi Asing ke Indonesia Mengalir Deras

    Momentum perbaikan ekonomi Indonesia yang kuat diikuti dengan aliran investasi asing yang kian deras pada paruh kedua April 2018.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 14 hours ago

    LAPORAN DARI WASHINGTON: Inklusi Keuangan Meningkat, Tapi Kesenjangan Masih Terjadi

    Inklusi keuangan global meningkat yang dipercepat dengan penetrasi telepon seluler dan internet
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 14 hours ago

    Pertumbuhan Kredit Februari Tumbuh 8,2%

    Bisnis.com, JAKARTA Bank Indonesia menilai kondisi sistem keuangan dalam negeri tetap stabil. Fungsi intermediasi perbankan juga semakin membaik.
  • 2018 19 Apr
    Perbankan
    | 14 hours ago

    BTN Genjot Kinerja di Semester II/2018

    Bisnis.com, JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan laba bersih senilai Rp684 miliar per akhir Maret 2018, tumbuh 15,13% dibandingkan dengan capaian pada…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 16 hours ago

    Ditjen Pajak Perjelas PMK tentang Penghitungan Peredaran Bruto

    Bisnis.com, LOMBOK Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mempersiapkan penerbitan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain…
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 17 hours ago

    Menteri PPN Bambang Brodjonegoro: Investasi Perpetual Terobosan Danai Infrastruktur

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengembangkan skema investasi surat berharga Perpetual sebagai terobosan melakukan pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia.
  • 2018 19 Apr
    Apbn & Pajak
    | 19 hours ago

    Implementasi MDR, Pemerintah Janji Tak Perberat Wajib Pajak

    Pemerintah berjanji akan tetap mempertimbangkan kesulitan yang ditanggung wajib pajak (WP) dalam implementasi mandatory disclosure rules (MDR).
  • 2018 19 Apr
    Ekonomi
    | 19 hours ago

    Mayoritas Pemda Belum Mampu Optimalkan Data

    BPS mendorong pembuat kebijakan untuk menggunakan data lebih optimal sebelum menetapkan peraturan, terutama bagi pemerintah daerah yang mayoritas masih belum memperhatikan…
    Paparan Hasil Kinerja Intiland Development
    Koleksi Terbaru di Muslim Fashion Festival Indonesia 2018
    Mitsubishi Motors Hadirkan New Triton Athlete

    Terpopuler

    1. CIMB Niaga Bidik Millenial Lewat Kartu Kredit CIMB Niaga Indosat Ooredoo
    2. Mandiri Syariah Bidik Pembiayaan Rp55 Miliar di IIMS 2018
    3. Kuartal I/2018, NPL Sejumlah Bank Mulai Turun
    4. Ditjen Pajak Perjelas PMK tentang Penghitungan Peredaran Bruto
    5. BTN Genjot Kinerja di Semester II/2018
    • Bisnis.com
      • Available on:
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise with Us
    • Contact Us
    • Career
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia.
    Proudly powered by Sibertama
    • Home
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise
    • Contact Us
    • Career
    Bisnis Indonesia
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia. Proudly powered by Sibertama
    Page rendered in 0.0733 seconds on g9-98
    Available on:    
    • Connect with us