Menggali Potensi Bank Syariah di Bumi Seribu Masjid

Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebutan Bumi Seribu Masjid, menyimpan potensi besar pengembangan ekonomi syariah secara organik. Tanpa perlu ada regulasi khusus untuk mendorong pemanfaatan lembaga keuangan syariah, pada kenyataannya industri ini berkembang dengan sangat baik.
Eka Chandra Septarini | 12 Januari 2018 08:29 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi berziarah ke makam Pahlawan Nasional Maulana Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Ponpes NW Pancor, Lombok Timur, NTB, Kamis (23/11). - ANTARA/Ahmad Subaidi

Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebutan Bumi Seribu Masjid, menyimpan potensi besar pengembangan ekonomi syariah secara organik. Tanpa perlu ada regulasi khusus untuk mendorong pemanfaatan lembaga keuangan syariah, pada kenyataannya industri ini berkembang dengan sangat baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah di Nusa Tenggara Barat per Oktober 2017 tumbuh 35,93% secara tahunan. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan pembiayaan hanya 13,98% secara tahunan.

Secara umum, kualitas pembiayaan yang disalurkan juga baik, tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance/NPF) yang terjaga di kisaran 3%.

Pertumbuhan kinerja yang baik mengerek market share bank syariah. Per Oktober 2017, pangsa pasar perbankan syariah di provinsi tersebut telah mencapai 9,03% dari total aset perbankan. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pangsa pasar bank syariah secara nasional yang berada pada level 5,3% terhadap total aset perbankan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat (NTB), Farid Faletehan mengatakan, pertumbuhan pembiayaan syariah pada 2017 meningkat cukup signifikan lantaran mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk jasa keuangan yang berbasis syariah.

“Secara organik perkembangan syariah di NTB menjanjikan,” ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. 

Meskipun kinerja perbankan syariah di NTB cemerlang, namun regulator masih menyimpan kekhawatiran karena sejauh ini aliran dana dari bank syariah masih banyak mengalir untuk kebutuhan konsumtif. Porsi pembiayaan konsumtif mencapai sekitar 46% dari total pembiayaan.

Namun, penyaluran pembiayaan syariah masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif sebesar 46%. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk otoritas dan juga pelaku industri untuk menggenjot pembiayaan yang sifatnya produktif.

Faletehan mengakui pihaknya belum memetakan secara detil potensi pengembangan pembiayaan syariah ke sektor prioritas. Sejauh ini, pariwisata dan pertanian menjadi dua sektor utama yang menjadi tujuan penyaluran dana-dana bank syariah.

Bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) NTB, OJK sedang mengupayakan agar kedua sektor potensial itu benar-benar dapat berjalan baik.

PARIWISATA

Perkembangan pariwisata di NTB yang tergolong pesat menjadi daya tarik. Pertumbuhan wisatawan yang dalam 3 tahun terakhir mencapai lebih dari 20% secara tahunan membutuhkan dukungan dana untuk menyiapkan infrastruktur.

Berdasarkan analisis yang bersumber dari Standing Committee of Economic and Commercial Coorperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) yang dikutip dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB disebutkan bahwa pariwisata halal berpotensi terus dikembangkan di Indonesia, karena masyarakat di negara ini telah berpengalaman dalam menyediakan tempat ibadah di area publik. Selain itu, atraksi untuk wisatawan berkembang baik dan banyak tersedia. Perkembangan hotel syariah dan tempat wisata yang memiliki value for money juga dimiliki oleh Indonesia. 

Bahkan, Farid menyebut NTB bisa berpotensi menjadi benchmark pengembangan ekonomi syariah bagi daerah lain karena memiliki beberapa keunggulan yang bisa ditonjolkan antara lain besarnya pangsa pasar perbankan syariah, terjaganya rasio NPF, pertumbuhan aset syariah yang signifikan, konversi bank daerah menjadi seutuhnya menggunakan konsep syariah, serta yang tidak kalah penting adalah peran ulama dan tokoh masyarakat yang konsisten dalam mendukung ekonomi syariah. 

"Tidak perlu seperti Aceh yang membuat peraturan untuk ekonomi syariahnya. Karena kesadaran di NTB sudah ada, sekarang yang dibutuhkan adalah penyampaian informasi dan layanan keuangan syariah yang mencukupi bagi masyarakat," ujar Farid. 

Hal senada juga pernah ditekankan oleh Gubernur NTB TGH Zainul Majdi. Majdi menilai, konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah merupakan salah satu upaya agar akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat di NTB semakin luas. Pasalnya, upaya sosialisasi yang dilakukan tidak akan berdampak apabila tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah layanan keuangan syariah. 

"Sekarang sudah bukan saatnya lagi berdiskusi, tetapi bagaimana menciptakan sistem layanan dan fasilitas keuangan syariah yang memadai karena yang ada saat ini sangat terbatas," ujar Majdi. 

Sebelumnya, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Kantor Cabang Mataram menargetkan bisa menyalurkan pembiayaan sebesar 50:50 ke sektor pariwisata dan perdagangan hingga akhir tahun ini. 


Branch Manager Bank Panin Syariah Mataram Aisyah Fahrial mengatakan kedua sektor tersebut merupakan penggerak utama ekonomi di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok. Untuk itu, bank yang baru memiliki satu kantor cabang di wilayah tersebut ingin fokus pada bidang yang memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian daerah. 

"Kami juga melihat dua bidang tersebut termasuk dalam bidang yang potensial untuk diberikan pembiayaan," ujar Aisyah. 

Sejak beroperasi di Mataram pada Desember 2016, Panin Dubai Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar 40% ke bidang pariwisata dan sisanya ke bidang perdagangan. Melihat kondisi demikian, Ais, sapaan akrab Aisyah optimistis bisa mencapai target porsi pembiayaan 50:50. 

"Bidang lain tetap kami berikan pembiayaan, hanya saja kami ingin lebih fokus pada dua sektor itu. Terlebih lagi pada sektor pariwisata masih banyak yang potensial namun belum bankable padahal multiplier effect pariwisata sangat besar," ujar Ais. 

Pengembangan industri keuangan syariah secara organik dapat dilakukan selama ada keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Ketika keduanya berjalan seiring, maka industri dapat berjalan baik tanpa perlu adanya paksaan dari pemerintah.

Tag : bank syariah, bpr nusa tenggara barat
Editor : Farodlilah Muqoddam

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top