Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Belum Diperluas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden untuk menyelesaikan pembagian BNPT kepada 1,2 juta KPM terlebih dahulu.
Presiden Joko Widodo (tengah), didampingi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (ketiga kiri), Menko PMK Puan Maharani (kedua kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kanan), dan Mensos Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) memberi keterangan pada wartawan usai Peluncuran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR POPKI Cibubur, Jakarta, Kamis (23/2/207)./Antara-Indrianto Eko Suwarso
Presiden Joko Widodo (tengah), didampingi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (ketiga kiri), Menko PMK Puan Maharani (kedua kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kanan), dan Mensos Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) memberi keterangan pada wartawan usai Peluncuran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR POPKI Cibubur, Jakarta, Kamis (23/2/207)./Antara-Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menunggu rampungnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebelum menaikkan jumlah pembagiannya ke 2,6 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden untuk menyelesaikan pembagian BNPT kepada 1,2 juta KPM terlebih dahulu.

"Tahun 2107 lalu, pemerintah telah melaksanakan BPNT untuk 1,2 juta KPM di perkotaan, tetapi presiden minta itu [pembagian tersebut] dibereskan dulu, baru bisa tambah [menjadi 2,6 juta KPM]," kata Darmin di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Darmin menjelaskan pemerintah tetap melakukan persiapan penambahan jumlah PMK pada Februari nanti. Hanya saja memang penambahannya akan menunggu pembagian kepada 1,2 juta KPM tersebut rampung. Intinya, pemerintah akan memastikan penyaluran bantuan ini sudah dapat direalisaaikan terlebih dahulu.

Di samping itu, Darmin memastikan dengan penggunaan one map policy pada Agustus nanti, penyaluran bantuan sosial pemerintah akan jauh lebih efektif. "Kita sedang memprosesnya, karena kita mau menggunakan beberapa data dari BPS, one map policy, tapi dia mulai formal mungkin Agustus lah," tegas Darmin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : M. Richard
Editor : Fajar Sidik

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper