Bisnis.com, JAKARTA - Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bakal memperkuat pelayanan dan pengawasan program dengan dukungan dari 11 kementerian dan lembaga.
Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan dalam Inpres tersebut, direksi BPJS harus memastikan peserta JKN mendapat akses pelayanan yang berkualitas.
"Upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam menjalankan instruksi tersebut adalah dengan mempermudah mekanisme pendaftaran kerja sama fasilitas kesehatan secara transparan melalui aplikasi health facility information system," paparnya, Kamis (18/1/2018).
Dalam inpres tersebut, Menteri Kesehatan diperintahkan untuk mengevaluasi, mengkaji, dan menyempurnakan regulasi terkait pelayanan JKN. Untuk pengawasan di daerah, Menteri Dalam Negeri diperintahkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur, bupati, dan walikota.
Selain itu, Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan seluruh pegawai dan anggota keluarganya terdaftar dalam program JKN. Adapun Jaksa Agung diperintahkan untuk melakukan penegakan kepatuhan dan hukum terhadap badan usaha, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan JKN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
