Bisnis.com, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai bersiap memeriksa laporan keuangan daerah (LKPD), dana desa, dan bantuan partai politik tahun anggaran 2017.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, dalam melaksanakan pemeriksaan, lembaga auditor negara tersebut harus mampu menghasilkan opini dan rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan yang berkualitas.
Oleh karena itu, auditor harus benar-benar melaksanakan pemeriksaan secara cermat dan profesional. Salah stu yang dipersiapkan yakni dengan melakukan rapat koordinasi (rakor) persiapan pemeriksaan LKPD, dana desa, san bantuan partai politik.
“Peningkatan perolehan opini WTP [Wajar Tanpa Pengecualian] atas LKPD [Laporan Keuangan Pemerintah Daerah] menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” ungkapnya sebagaimana dikutip dalam laman resmi BPK Minggu (28/1/2018).
Menurut Moermahadi, pemeriksa harus mampu bekerja sebaik dan seprofesional mungkin, serta selalu waspada terhadap praktek-praktek yang dapat mengganggu integritas dan independensi. Dia meyakini, bahwa pemeriksaan yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang mampu memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
