Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih menunggu respons dan timbal balik dari hasil kunjungan di sejumlah negara mengenai produk Green Sukuk pekan lalu. Pasalnya, Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan portofolio dalam mata uang US$.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan respons utama kebanyakan negara memang bahasan soal kenaikan harga minyak dunia dan implikasi ke BBM. Namun, menurutnya, narasi dan tren positif pertumbuhan yang terjadi di Indonesia sudah menjadi latar belakang keyakinan para investor asing yang sedang dibidik dalam portofolio Green Sukuk.
"Mereka lebih menekankan bentuk diversitifikasi produk ini dibanding dengan yang konvensional atau sukuk lain. Apalagi ini instrumen green jadi bagaimana Indonesia bisa mendukung instrumen ini. Nanti kalau sudah ada transaksi pasti saya sampaikan," katanya, Jumat (2/1/2017).
Sri Mulyani mengemukakan pada kesempatan tersebut pihaknya juga memaparkan kondisi terkini APBN dan proyeksi pemerintah pada tahun ini. Dirinya optimis Indonesia masih bisa mengambil momentum dari perbaikan kondisi ekonomi yang sudah lebih dahuly terjadi di Negara maju.
Direktur Surat Utang Negara DJPRR Kemenkeu Loto S. Ginting menambahkan saat ini pemerintah juga tengah mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang SBN Ritel Online. Pemerintah berharap akan rilis dalam kuartal I/2018 ini untuk dapat dimulai pada kuartal II/2018.
"Progress SBN Ritel Online dalam penyiapan sistemnya dengan skema pilot project bersama 9 peserta yakni 6 Bank, 1 perusahan efek, dan 2 fintech," katanya kepada Bisnis.
Baca Juga
Pemerintah menyambut baik derasnya aliran dana asing ke pasar SBN. Menurutnya hal itu merupakan konsekuensi dari membaiknya fundamental ekonomi dan menurunnya risiko kredit Indonesia.
Hal ini juga merupakan sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor global kepada Indonesia. Karena itu Pemerintah tidak berencana melakukan pembatasan atas masuknya investor asing.
"Namun sebagai upaya antisipatif, Pemerintah terus berupaya memperdalam pasar SBN, diantaranya melalui penguatan basis investor domestik serta melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dengan otoritas terkait maupun dengan para pelaku pasar," katanya.
Menurut Loto salah satu inisiatif yang akan dilakukan pada tahun ini adalah penjualan SBN ritel secara online, yang bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi di SBN ritel, sekaligus memperluas basis investor domestik serta mendukung terwujudnya keuangan inklusif.
Sebelumnya, Pemerintah menetapkan target indikatif penerbitan SBN melalui lelang pada kuartal I/2018 ini sebesar Rp194,5 triliun.
Loto mengatakan selain mempertimbangkan kebutuhan belanja pemerintah, strategi penerbitan juga dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan kondisi pasar keuangan yang ada baik di pasar keuangan global maupun di pasar domestik.
Adapun selama Januari ini pemerintah telah melaksanakan 4 kali lelang dari SUN dan SBSN dengan total penerbitan sebesar Rp72,63 triliun.
Sementara itu, total SBN yang telah diterbitkan Pemerintah termasuk prefunding hingga tanggal 26 Januari lalu adalah sebesar Rp126,83triliun.
"Lelang terakhir Januari 2018 akan dilaksanakan pada 30 Januari lalu dengan target indikatif yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp17 triliun dan hasil Rp17,55 triliun," katanya.
Loto mengemukakan target SBN neto dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp414,5 triliun. Dengan memperhitungkan SBN yang jatuh tempo di tahun 2018, maka SBN gross yang akan diterbitkan Pemerintah kurang lebih sekitar Rp856 triliun selama tahun ini.
Adapun pemerintah berhasil menyerap dana Rp25,5 triliun dari lelang lima seri SUN dengan total penawaran mencapai Rp72,46 triliun. Angka tersebut mengakumulasikan pendapatan menjadi Rp64 triliun dari hasi lelang awal tahun.
Pemerintah juga berencana akan melelang Project Based Sukuk (PBS) SBSN sebesar 15% hingga 20% dari penerbitan SBN bruto. Harapannya pemerintah akan mendapatkan Rp126,96 triliun hingga Rp169,2 triliun dari penerbitan SBSN.
Tahun ini pemerintah akan membutuhkan pendanaan dari lelang SBN sebesar Rp727,4 triliun. Sementara untuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jatuh tempo sebesar Rp119 triliun, sehingga total SBN yang diterbitkan pemerintah tahun ini ditargetkan mencapai Rp846,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
