Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai kebijakan perpajakan pemerintah ikut andil dalam memicu penurunan daya konsumsi rumah tangga nasional.
"Ya kita tahu lah kenapa banyak orang menahan pengeluarannya, karena memang isu pajak itu dominan sekali, terakhir ini pemerintah kan mau minta laporan kartu kredit," katanya kepada Bisnis, Senin (6/2/2018).
Dia menjelaskan, pada saat isu pelaporan transaksi kartu kredit oleh Ditjen Pajak pertama kali muncul pada 2015, konsumsi rumah tangga kelas menengah mengalami penurunan yang signifikan.
"Kesimpulan tersebut kami ambil dari hasil pelaporan beberapa penjualan barang kebutuhan sekunder, yang saat itu menunjukkan penurunan penjualan. Contoh itu dulu, Ace Hardware melaporkan penurunan penjualan yang drastis, sebelum isu itu penjualan mereka sangat besar," katanya.
Artinya, konsumsi RT kelas menengah turun karena masayarakat kelas bawah tidak akan berbelanja di sana. "Karena memang barang disana relatif mahal, dan yang belanja biasanya menghabiskan uang Rp1 juta sampai 3 juta," jelasnya.
Selain itu, katanya, ada juga penutupan kartu kerdit yang masif di perbankan saat itu. "Banyak nasabah memiliki plafon kredit di atas Rp500 juta menutup kartu kredit, karena merasa diawasi. Bahkan, saat itu penggunaan kartu kredit dari Singapura malah meningkat."
Jadi pemerintah harus hati-hati dalam menetapkan kebijakan. "Seharusnya tax amnesti sudah cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, jangan dikotak-katik lagi, malah konsumsi nanti makin turun, dan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
