Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia akan meningkat secara bertahap menjadi sekitar 5,6% dalam jangka menengah.
Proyeksi ini didasari oleh permintaan domestik yang kuat. Namun, IMF memperingatkan Indonesia untuk tidak terlalu banyak menumpuk utang dalam investasi untuk mendorong infrastruktur.
Dalam tinjauan tahunan atas kebijakan ekonomi Indonesia yang dirilis di Washington pada Selasa (6/2/2018), IMF memproyeksikan inflasi di tahun 2018 akan tetap pada kisaran 3,5%, dengan ekspektasi inflasi yang terjaga dengan baik.
Sementara itu, defisit neraca berjalan Indonesia diperkirakan akan tetap mendekati 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menyusul kenaikan harga komoditas dan ekspor yang kuat. IMF juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan PDB Indonesia pada 2018 mencapai 5,3%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,1%.
"Resiko terhadap prospek tetap condong ke sisi negatifnya, termasuk lonjakan volatilitas keuangan global, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi AS, penurunan pertumbuhan di China, serta ketegangan geopolitik," ungkap IMF, seperti dikutip Reuters.
Walaupun pertumbuhan global dan harga komoditas bisa menopang prospek ekonomi Indonesia, IMF mengatakan bahwa risiko domestik termasuk penerimaan pajak yang meleset dari target serta kenaikan kebutuhan pembiayaan fiskal karena suku bunga yang lebih tinggi masih membayangi.
Baca Juga
Dewan eksekutif IMF mendesak pemerintah Indonesia untuk tetap waspada terhadap risiko termasuk dari arus modal yang tidak stabil, dan mengatakan penyesuaian fiskal pada tahun 2018 harus dilakukan secara bertahap untuk melindungi pertumbuhan dan membangun kembali penyangga fiskal.
Dewan direksi IMF mengatakan bahwa mereka menyambut baik kemajuan Indonesia dalam meningkatkan investasi infrastruktur, namun menekankan bahwa langkah tersebut harus disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia dan kemampuan ekonomi untuk menyerap investasi baru.
"Prioritas harus diberikan kepada pembiayaan infrastruktur yang menggunakan pendapatan dalam negeri serta partisipasi sektor swasta yang lebih besar, termasuk investasi asing langsung. Ini akan membatasi penumpukan hutang eksternal perusahaan dan kewajiban tambahan dari BUMN," ungkap dewan IMF dalam penilaiannya.
IMF juga meminta pemerintah untuk mengurangi kontrol negara dan peran BUMN di beberapa sektor ekonomi dan untuk memperbaiki tingkat dan kualitas belanja pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
