Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan peringkat yang diberikan badan pemeringkat Jepang dari BBB minus menjadi BBB membuktikan perekonomian Indonesia semakin baik.
"Kemarin Lembaga pemberi peringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) menaikkan Sovereign Credit Rating (Peringkat Surat Utang) Republik Indonesia dari BBB minus menjadi BBB artinya angka untuk interest uang sekarang lebih rendah," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, mengutip keterangan resmi, Sabtu (10/2/2018).
Luhut menyebut kenaikan peringkat itu menunjukkan perekonomian Indonesia semakin berkembang baik dan keadaan ini harus dijaga.
Menurut JCR sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, telah terjadi reformasi struktural di Indonesia yang demi menciptakan keberlanjutan pertumbuhan dan tidak bergantung pada sektor sumber daya alam. JCR mencatat adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia yang ditandai peningkatan investasi swasta dari dalam negeri maupun asing. Pembangunan infrastruktur juga sangat masif karena komitmen tinggi dari pemerintah.
"Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Belum pernah ada Presiden di Indonesia yang dalam setahun empat kali datang ke Papua hingga pelosoknya untuk memastikan pembangunan berjalan di sana," tukasnya.
Saat ini, Luhut mengakui pemerintah hanya mampu membiayai kurang dari 30% pembangunan di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah terus berupaya mencari berbagai cara untuk dapat tetap melakukan pembangunan dengan menggunakan dana pemerintah seminimal mungkin.
Baca Juga
"Kami sudah membuat pendanaan-pendanaan lain diluar APBN, misalnya Blended Finance, yaitu dengan melibatkan penggunaan pembiayaan pembangunan dari sumber publik atau filantropi untuk mendukung pembangunan," ucapnya.
Lebih jauh, Luhut menjelaskan bahwa masih ada yang bisa dijadikan sumber potensi ekonomi Indonesia, yaitu luasnya laut dan panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia. Panjang garis pantai yang mencapai 99.093 kilometer dan potensi ekonominya yang bisa mencapai 1,2 triliun USD per tahun belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Banyak yang bisa digarap, mulai dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan dan bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut dan industri jasa maritim. Setelah sekian lama diabaikan, kebijakan poros maritim dunia diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan ekonomi maritim Indonesia di masa depan,” terangnya.
Menurutnya, hal ini juga bisa menjadi modal yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi maupun industri di dalam negeri agar Indonesia tidak lagi impor garam industri pada tahun 2020.
"Nanti kita pakai teknologi yang lebih baik sehingga produksinya bisa lebih bagus, dengan kadar garam mencapai 98 persen," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
