Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membahas teknis pelaporan data transaksi kartu kredit.
Seperti diketahui, pemerintah berencana mewajibkan perbankan untuk melaporkan transaksi kartu kredit nasabah yang memiliki nilai total pembelanjaan paling sedikit Rp1 miliar.
"Untuk kartu kredit, kami bekerja terus. Tim DJP dengan tim perbankan itu sedang menyiapkan teknisnya," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan, Rabu (14/2/2018).
Sementara ini, tuturnya, usulan-usulan yang masuk dalam pembahasan teknis pelaporan adalah tentang dampak dari penarikan data kredit nasabah.
"Usulannya tolong untuk diperhatikan dampaknya. Nanti akan dikaji sama-sama apakah threshold Rp1 miliar sudah cukup menenangkan," ungkap Robert.
Namun, lanjutnya, jika transaksi kartu kredit seseorang telah mencapai Rp1 miliar maka menandakan bahwa orang tersebut mapan dan mampu membayar pajak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan, kewajiban pelaporan itu harus dilakukan perbankan dan lembaga penyelenggara kartu kredit paling lambat akhir April 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
